Mayoritas Pekerja di Jawa Timur Hanya Lulusan Sekolah Dasar
Jumat, 29 Oktober 2010 12:14 WIB
TEMPO Interaktif, SURABAYA - Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur Hary Soegiri mengemukakan, dari 19.611.540 jumlah pekerja di Jawa Timur, sebanyak 71 persen pekerja berada di sektor informal dengan skill yang rendah. "Dari 71 persen tersebut, 55 persennya hanyalah lulusan Sekolah Dadar," katanya, Jum'at (29/10).
Untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kerja para pekerja, Disnakertransduk akan menyalurkan para pekerja sektor informal berlatih di seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di setiap kabupaten dan kota. Tiga BLK yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di Malang, Jember, dan Surabaya, juga akan ditingkatkan kwalitasnya hingga berstandar internasional.
"Saat ini kami sedang memfokuskan untuk mengatasi dua masalah penting. Selain peningkatan skill para pekerja, jumlah pengangguran juga harus dikurangi," ujar Hary. Di Jawa Timur, dari 20.623.490 orang angkatan kerja usia produktif, sebanyak 19.611.540 di antaranya masih menganggur.
Jumlah pengangguran tersebut, secara bertahap akan disalurkan melalui sejumlah lowongan kerja serta perluasan lapangan kerja, baik sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, perindustrian, maupun sektor perdagangan dan UMKM.
Menurut Hary, dari sisi kesempatan kerja yang ada di Jawa Timur, sebenarnya mampu menyerap 95 persen warga yang menganggur. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan ketrampilan, kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa dimanfaatkan.
Ketua Komisi Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Achmad Iskandar mengatakan, selain masalah pendidikan, problem mendasar pencari kerja adalah minimnya informasi kesempatan kerja yang bisa diakses para pencari kerja. "Informasi kerja hanya di kota, ini yang membuat masyarakat pedesaan beramai-ramai ke kota," kata politisi dari Partai Demokrat itu.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki website tentang informasi yang dibutuhkan para pencari kerja, yakni www.infokerja-jatim.com. Namun, karena masih banyak masyarakat yang belum melek internet, informasi melalui website itu hanya mampu dijangkau kalangan terbatas.
Komisi kesejahteraan terus mendorong adanya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikan serta lembaga-lambaga pelatihan kerja. "Kalau bisa informasi kerja juga harus bekerja sama dengan perangkat desa," ucapnyanya. ROHMAN TAUFIQ.
Untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kerja para pekerja, Disnakertransduk akan menyalurkan para pekerja sektor informal berlatih di seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di setiap kabupaten dan kota. Tiga BLK yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di Malang, Jember, dan Surabaya, juga akan ditingkatkan kwalitasnya hingga berstandar internasional.
"Saat ini kami sedang memfokuskan untuk mengatasi dua masalah penting. Selain peningkatan skill para pekerja, jumlah pengangguran juga harus dikurangi," ujar Hary. Di Jawa Timur, dari 20.623.490 orang angkatan kerja usia produktif, sebanyak 19.611.540 di antaranya masih menganggur.
Jumlah pengangguran tersebut, secara bertahap akan disalurkan melalui sejumlah lowongan kerja serta perluasan lapangan kerja, baik sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, perindustrian, maupun sektor perdagangan dan UMKM.
Menurut Hary, dari sisi kesempatan kerja yang ada di Jawa Timur, sebenarnya mampu menyerap 95 persen warga yang menganggur. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan ketrampilan, kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa dimanfaatkan.
Ketua Komisi Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Achmad Iskandar mengatakan, selain masalah pendidikan, problem mendasar pencari kerja adalah minimnya informasi kesempatan kerja yang bisa diakses para pencari kerja. "Informasi kerja hanya di kota, ini yang membuat masyarakat pedesaan beramai-ramai ke kota," kata politisi dari Partai Demokrat itu.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki website tentang informasi yang dibutuhkan para pencari kerja, yakni www.infokerja-jatim.com. Namun, karena masih banyak masyarakat yang belum melek internet, informasi melalui website itu hanya mampu dijangkau kalangan terbatas.
Komisi kesejahteraan terus mendorong adanya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikan serta lembaga-lambaga pelatihan kerja. "Kalau bisa informasi kerja juga harus bekerja sama dengan perangkat desa," ucapnyanya. ROHMAN TAUFIQ.
