Aliansi Sesalkan Sikap Pemerintah Soal Razia Mie Instan  

Reporter

Editor

Kamis, 21 Oktober 2010 14:51 WIB

Petugas Kesehatan memeriksa paket mie instan di sebuah toko di Taipei, Taiwan. AP/ Biro Kesehatan Umum negara bagian Taipei
TEMPO Interaktif, Jakarta - Aliansi Masyarakat Bangga Produk Indonesia menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang adem-ayem dalam menyikapi kasus razia mie instans di Taiwan. Pemerintah dinilai tidak memberikan pembelaan terhadap produk dalam negeri.

"Kami kecewa terhadap sikap pemerintah yang cenderung adem-ayem dan belum menunjukan kesungguhan dalam membela reputasi produk Indonesia," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Bangga Produk Indonesia, Alvin Lie, dalam keterangan persnya, Kamis (21/10), di DPR, Jakarta.

Menurut Alvin, razia mie instan di Taiwan adalah muslihat perang dagang yang bisa saja merembet pada produk-produk lainnya. Namun sayangnya, menyikapi razia sepihak itu, pemerintah dinilai tidak melakukan langkah-langkah konkret dalam membela produk dalam negeri.

Sebelumnya, Alvin Lie dan beberapa asosiasi pengusaha menemui Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Kamis siang. Kepada Pramono, Aliansi menyampaikan beberapa butir pernyataan sikap.

Dalam beberapa butir pernyataannya, aliansi menyatakan razia mie instan asal Indonesia di Taiwan jelas merupakan tindakan yang sarat kepentingan politik dan perang dagang.

Pelarangan itu dinilai aneh mengingat mie instan asal Indonesia telah dipasarkan ke berbagai negara di semua benua. "Selama ini mie instan asal Indonesia telah memenuhi standard kesehatan yang sangat ketat," kata Alvin.

Menurut Aliansi, razia itu tidak hanya mencederai mie instan buatan Indonesia, tapi juga dapat merugikan reputasi produk ekspor Indonesia secara umum. Razia itu sangat mencederai daya jual produk-produk ekspor Indonesia. "Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lainnya," kata dia.

Anggota DPR asal PKS Zulkieflimansyah menyatakan peran pemerintah dalam membela produk Indonesia sangat penting. "Kalau dinalogikan dengan kendaraan, tugas pemerintah itu adalah mengemudikan kendaraan. Kalau negara kita absen dalam pembelaan, itu bisa merembet ke produk-produk lain," kata dia.

Amirullah

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya