Dana Belum Cair, Panwas Pilkada Pacitan Pakai Duit Pribadi  

Reporter

Editor

Senin, 18 Oktober 2010 07:32 WIB

Kantor Panwas Pilkada Pacitan yang berada di Jalan AES Nasution 2, Pacitan. TEMPO/Ishomuddin

TEMPO Interaktif, Pacitan – Hingga kini dana untuk honor dan kegiatan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pacitan belum juga cair.

“Dalam Pilkada kali ini Panwas mendapat jatah dana Rp 600 juta namun belum turun sehingga terpaksa sementara pakai dana pribadi anggota,” ungkap Ketua Panwas Pilkada Pacitan Bambang Sumi Iwantoro, saat ditemui Tempo di kantornya, Senin (18/10).

Selain membiayai operasional sehari-hari dengan uang pribadi, personel pengawas Pilkada ini juga belum menerima honor. “Rata-rata per bulan, dana untuk honor anggota sekitar Rp 90-100 juta,” katanya. Menurut Bambang, dana sebesar Rp 600 juta yang belum cair tersebut sebenarnya kurang mencukupi untuk kebutuhan Panwas hingga berakhirnya Pilkada.

“Menurut hitungan kami, paling tidak Panwas membutuhkan sekitar Rp 850 juta,” ujarnya. Dana Rp 600 juta itu diperkirakan hanya cukup hingga November padahal perhelatan Pilkada masih berlangsung hingga Desember.

Dengan minimnya dana ini, dia mengatakan, Panwas harus mengencangkan ikat pinggang. “Dengan dana yang sangat terbatas ini, kami terpaksa akan mengurangi beberapa kegiatan misalnya pembentukan kelompok kerja (pokja),” jelasnya. Dalam setiap tahapan kerjanya, Panwas biasanya membentuk pokja.

Namun dia berjanji meski dana terbatas, tidak akan mengurangi fungsi pengawasan Panwas dalam Pilkada.

Bambang menambahkan Panwas juga ikut mengawal pendataan calon pemilih. “Sampai sekarang Panwas juga ikut memantau pendataan Data Pemilih Sementara (DPS) di desa dan kelurahan. Jika ada warga yang memenuhi syarat dan belum didata, Panwas akan melaporkan ke Panitia Pemilihan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa,” paparnya.

Bambang mengatakan meski belum ada dana dari pemerintah, pihaknya tetap menjalankan tugas sebagaimana fungsi dan wewenang yang diatur perundang-undangan. Bahkan Panwas telah membentuk seluruh Panwas Kecamatan (Panwascam) yang mencapai 36 orang yang tersebar di 12 kecamatan dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan dan desa yang mencapai 171 orang.

“Sesuai aturan, di tiap kecamatan hanya ada tiga anggota Panwascam sedangkan di tiap kelurahan/desa hanya satu PPL,” jelasnya. Total anggota Panwascam beserta personel kesekretariatan dan PPL mencapai 266 orang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Damhudi mengatakan hingga saat ini KPU masih melakukan pendataan calon pemilih. “Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terus mendata warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih,” ucapnya.

Pemutakhiran data calon pemilih dilakukan hingga 21 Oktober dan akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). “Lalu dimutakhirkan lagi hingga 31 Oktober untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT),” tambahnya.

Sesuai Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan setempat, jumlah warga yang berpotensi sebagai calon pemilih mencapai 474.865 orang.

Sesuai jadwal KPU, Pilkada Pacitan akan dihelat 20 Desember mendatang. Hingga kemarin, masih ada satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di KPU. Rencananya hari ini akan ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar.

ISHOMUDDIN

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

53 hari lalu

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

Baca Selengkapnya

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.

Baca Selengkapnya

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.

Baca Selengkapnya

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020

Baca Selengkapnya

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.

Baca Selengkapnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.

Baca Selengkapnya