TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia masuk kategori 19 negara yang dianggap paling buruk di dunia dalam pencatatan kelahiran. Sebab, setiap tahun, ada 1,5 juta bayi yang lahir di negeri ini tanpa dicatatkan kelahirannya. Demikian disampaikan Nono Sumarsono dari UNICEF, dalam jumpa pers bersama GTZ (Lembaga Pemerintah Jerman untuk Bantuan Teknis), dan Konsorsium Pencatatan Sipil, di kantor UNICEF, Rabu (28/8). “Itu artinya, dalam satu dekade akan ada 15 juta anak Indonesia yang tidak mempunyai kepastian hukum, dan tanpa status kewarganegaraan (stateless). Jumlah ini hampir sama dengan populasi di Belanda,” kata Nono, sembari menyebut Indonesia membiarkan mereka lahir tidak diakui, dan langsung dibebani hutang US$ 25/anak. Dijelaskan, banyaknya bayi yang tak dicatatkan terjadi karena hingga saat ini pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan kurang memadai. Belum lagi dengan diberlakukannya desentralisasi. Kebijakan itu telah menjadikan pencatatan administrasi sebagai sumber pendapatan asli daerah sehingga menyulitkan warga yang berekonomi lemah. Kendala lain, menurut Nono, peraturan yang ada sekarang adalah warisan kolonial, yakni peraturan staatsblad tahun 1849. Dalam peraturan lama tersebut dituliskan penggolongan berdasarkan pribumi atau warga keturunan dan agama yang bisa menimbulkan diskriminasi. Masalah nyata yang sering timbul, sekadar contoh, adalah pernikahan beda agama atau berbeda kewarganegaraan. Selain pernikahannya sulit untuk mendapatkan akta nikah, “Ketika melahirkan anak, akta kelahirannya juga sulit diperoleh!” kata Nono. Mengenai pencatatan kelahiran, lanjutnya, hampir di semua kabupaten/kota di Indonesia menetapkan biaya administrasi yang lumayan besar, yakni Rp.10.000-200.000. Bagi mereka yang berekonomi lemah, biaya itu terasa memberatkan. Cuma, sekarang sudah ada 2 tempat yang mulai menggalakan pembuatan akta kelahiran secara gratis untuk usia 0 sampai 6 tahun, yaitu di kota Makassar dan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Ernst Heinrich Zehrfeld dari GTZ, dengan bahasa Indonesia yang fasih menyoroti perlunya satu sistem nasional untuk administrasi kependudukan. Ia mengaitkan masalah itu dengan otonomi daerah yang telah dijalankan sejak bulan Januari 2001. Namun, kebijakan itu belum ditindaklanjuti dengan penetapan standar pelayanan minimum dalam bidang administrasi kependudukan yang memastikan pelaksanaan pelayanan publik yang memadai. Padahal, jika program itu berjalan, pihaknya akan membantu dalam bentuk grant dan bantuan teknis. (Imas Nurhayati—Tempo News Room)