Polisi Jambi Tangkap Sindikat Pengganda Uang  

Reporter

Editor

Jumat, 27 Agustus 2010 12:39 WIB

Uang Palsu/TEMPO/Arie Basuki
TEMPO Interaktif, Jakarta -Aparat Polisi Resort Kota Jambi, berhasil menangkap tiga komplotan penipu spesialis pengganda uang, asal Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Penangkapan dilakukan tadi malam, Kamis (26/8), sekitar pukul 20.00 WIB, berikut dengan beberapa barang bukti.

Ketiga tersangka tersebut, bernama Suparno alias Supar alias Kiai, 61 tahun, petani yang tinggal di Desa Manggilis Rt 1, Kelurahan Senen Rejo, Kecamatan Tempurejo, Fathor Rozi, 37 tahun, warga jalan Tawangmangun, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumber Sari, dan Anto Yuharisman, 30 tahun, sopir yang tinggal di Dusun Kerajan, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah.

Selain ketiga pelaku yang digerebek di salah satu rumah kawasan Balai Latihan Kerja (BLK), Rt 04, Jalan Yulius Usman, Kelurahan Pematangsulur, Kecamatan Telanaipura.

Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa, satu set sesajen berisi bubur lima warna di dalam gelas, tasbih, dupa, buah-buahan, dan 925 lembar uang mainan pecahan Rp 100 ribu.

Saat dilakukan penangkapan, salah seorang tersangka bernama Suparno sedang berada di dalam kamar untuk melakukan ritual penggandaan uang. Sedangkan, Fathor dan Yulius, sedang duduk-duduk di luar kamar.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi Komisaris Hendry Posma Lubis melalui Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Inspektur Satu Joko Sudaryanto, kepada wartawan mengatakan, ketiga pelaku ditangkap terkait laporan tiga warga Kota Jambi yang menjadi korban.

"Saat ini kita masih akan mencocokkan dengan laporan korban. Atas perbuatannya, mereka diganjar pasal 378 KUHP, tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman empat tahun", kata Posma Lubis, di ruang kerjanya, Jumat (27/8).

Kepada penyidik, Suparno mengaku, bersama dua rekannya itu baru dua hari berada di Jambi. "Kami diajak oleh seseorang bernama Jaya yang masih keluarga korban untuk mencari korban", ujarnya.

SYAIPUL BAKHORI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

5 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

11 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya