Polisi Ancam Tangkap Penyalahguna BBM  

Reporter

Editor

Sabtu, 14 Agustus 2010 09:18 WIB

Antrean motor di sebuah SPBU di Samarinda, Kalimantan Timur (9/8). TEMPO/Firman
TEMPO Interaktif, Balikpapan -Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mengancam akan menangkap penyalahguna bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar di stasiun pengisian BBM umum (SPBU) Pertamina.

Aksi itu diduga jadi penyebab kelangkaan premium dan solar di sejumlah kota/kabupaten di Kalimantan Timur. “Sementara ini dugaan sementara adalah adanya aksi penyalahgunan BBM di SPBU, sehingga menyebabkan kelangkaan BBM. Kami akan tindak lanjuti masalah ini,” kata Kepala Polda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Sabtu (14/8).

Mathius menyatakan segera menempatkan minimal lima personil polisi dalam pengawasan proses penyaluran BBM di seluruh SPBU. Di Balikpapan terdapat 12 SPBU yang berpotensi terjadi aksi tersebut oleh masyarakat. “Kalau masing masing lima personil polisi di setiap SPBU tentunya kami masih mampu,” paparnya.

Dengan adanya personil polisi di SPBU, Mathius menegaskan ada tindakan hukum bagi masyarakat yang terbukti melakukan aksi itu di SPBU. Polisi akan menjeratnya dengan ketentuan Undang Undang Minyak dan Gas.

Pengawasan transaksi SPBU, kata Mathius akan dilaksanakan di seluruh kota/kabupaten Polda Kalimantan Timur. Seluruh personil Polres di Kalimantan Timur akan diminta turut mengawasi distribusi BBM. “Kalau Polda Kaltim sikapnya seperti itu, artinya sikap polres seluruh Kalimantan Timur juga sama,” tegasnya.

Disamping itu, Mathius juga memerintahkan personilnya untuk mengawasi distribusi penyaluran BBM dari Pertamina, pengangkutan mobil tangki hingga penjualan SPBU.

Sehubungan kelangkaan BBM di Kalimantan Timur, dia menyatakan akan menindak tegas oknum distribusi yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi ini. “Saya tidak main main, siapapun yang bermain disini akan kami tindak tegas,” ujarnya.

SG WIBISONO

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

5 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

11 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya