Panglima TNI Resmikan Monumen di Pulau Paling Selatan Indonesia  

Reporter

Editor

Minggu, 1 Agustus 2010 18:12 WIB

Jendral Soedirman. TEMPO/ISHOMUDDIN

TEMPO Interaktif, Kupang - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Minggu (1/8), meresmikan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman di Pulau Ndana, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai titik terselatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Panglima TNI mengatakan, dipilihnya Jenderal Besar Sudirman sebagai ikon monumen titik terselatan di Pulau Ndana ini, tidak serta-merta ditetapkan oleh TNI, tapi berdasarkan kajian dan saran tokoh masyarakat di Rote Ndao.

“Nilai dan semangat perjuangan Jenderal Sudirman yang tak kenal lelah mempertahankan kemerdekaan sudah melekat dalam jiwa sebagian besar rakyat Indonesia termasuk juga rakyat Rote Ndao," katanya.

Monumen ini dibangun dengan tinggi 13 meter, di antaranya tiang penyanggah tujuh meter dan tinggi patung enam meter serta dilengkapi dengan sebuah rumah jaga di pulau tersebut.

Menurut dia, sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, salah satu tugas TNI dalam operasi militer, selain perang adalah mengamankan wilayah perbatasan. Untuk pengamanan perbatasan, TNI telah menempatkan personelnya di dua pulau terluar di NTT, yakni Ndana di Rote Ndao dan Batek di Kabupaten Kupang.

Monumen yang diresmikan di Pulau Ndana tersebut merupakan monumen kedua yang dibangun di era kepemimpimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah sebelumnya di Pacitan.

Pulau Ndana merupakan satu dari lima pulau terluar dalam wilayah NTT, dan tepat berada pada posisi terselatan wilayah NKRI. Empat pulau lainnya yakni Pulau Batek di Kabupaten Kupang, Menggudu dan Salura di Sumba Timur serta Pulau Dana yang merupakan bagian dan gugusan Pulau Sabu.

Lima pulau terluar itu merupakan bagian dari 92 pulau terluar yang dimiliki Indonesia dan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2002 tentang titik-titik dasar garis pangkal kepulauan RI.

YOHANES SEO

Berita terkait

Pemerintah Tetapkan Batas Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

11 Juni 2020

Pemerintah Tetapkan Batas Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Persoalan tapal batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara provinsi itu telah terjadi sejak 1988 atau sekitar 32 tahun.

Baca Selengkapnya

Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

16 November 2019

Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.

Baca Selengkapnya

Jalan Terjal Menuju Tapal Batas Wilayah Dusun Bagan Asam

4 November 2018

Jalan Terjal Menuju Tapal Batas Wilayah Dusun Bagan Asam

Jalan menuju Dusun Bagan Asam masih rusak. Butuh ongkos besar untuk mengakses salah satu tapal batas Wilayah Indonesia ini.

Baca Selengkapnya

Negosiasi Batas Wilayah Maritim Indonesia Malaysia Masih Buntu

14 Juli 2017

Negosiasi Batas Wilayah Maritim Indonesia Malaysia Masih Buntu

Malaysia ingin pulau-pulau di wilayah terluar mereka diberi bobot maksimal dalam penetapan garis batasnya

Baca Selengkapnya

Pulau-pulau Terdepan Direklamasi

28 Maret 2013

Pulau-pulau Terdepan Direklamasi

Jika pulau terdepan tenggelam, tapal batas negara akan berubah.

Baca Selengkapnya

Banyuwangi Mengklaim Gunung Ijen

18 April 2012

Banyuwangi Mengklaim Gunung Ijen

Gunung ini diperebutkan Banyuwangi dan Bondowoso.

Baca Selengkapnya

Komisi DPR Tak Temukan Pergeseran Patok Camar Bulan  

16 Oktober 2011

Komisi DPR Tak Temukan Pergeseran Patok Camar Bulan  

Kesepahaman 1978 merugikan wilayah Indonesia 1.499 hektare.

Baca Selengkapnya

Pangdam XII: Tidak Ada Pencaplokan Wilayah Indonesia oleh Malaysia  

13 Oktober 2011

Pangdam XII: Tidak Ada Pencaplokan Wilayah Indonesia oleh Malaysia  

Semua pihak diminta tidak terburu-buru menyatakan pendapat agar tidak meresahkan masyarakat.

Baca Selengkapnya

RI Dapat Tambahan Wilayah 4.000 Kilometer Persegi

27 Agustus 2010

RI Dapat Tambahan Wilayah 4.000 Kilometer Persegi

Di tengah kisruh batas wilayah teritorial dengan sejumlah negara tetangga yang pembahasannya belum sepenuhnya selesai, Indonesia mendapat tambahan wilayah perairan seluas 4.000 kilometer persegi di sepanjang sisi barat Pulau Sumatera.

Baca Selengkapnya

Badan Pengelola Perbatasan Diminta Segera Bekerja

14 Juni 2010

Badan Pengelola Perbatasan Diminta Segera Bekerja

Pemerintah akan segera mengoperasikan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan akhir Juni ini. Mereka akan menyelesaikan masalah perbatasan yang cenderung merugikan Indonesia khususnya dengan negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Timur.

Baca Selengkapnya