TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah membatalkan data kemiskinan versi Badan Pusat Statistik yang menyatakan jumlah orang miskin di Indonesia berkurang sebanyak 1,51 juta orang atau menurun sebanyak 2,4 persen.

Data sampai Maret 2010 versi BPS penduduk miskin saat ini menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia, dari sebelumnya di Maret 2009 sebanyak 32, 53 juta.

"Akibat survei BPS ini jumlah rakyat miskin di daerah yang sebelumnya mendapat pelayanan gratis dengan Jaminan Kesehatan Daerah kemudian ditolak Rumah Sakit," kata Ketua Komisi Kesehatan dari fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.

Menurut politikus yang akrab disapa Mbak Ning, dengan data BPS tersebut, keluarga miskin yang tadinya memiliki Jamkesda dan sebelumnya dilayani Rumah Sakit bisa saja ditolak dengan alasan bukan lagi Keluarga Miskin. "Padahal sekarang ini saja banyak pasien miskin yang didiskriminasi karena dianggap gratis. Padahal itu kan sudah dibayari oleh negara," ujarnya.

Ning menyatakan, penyebab penurunan jumlah keluarga miskin karena indikator yang digunakan tidak sesuai. Standarisasi indikator miskin yang digunakan jauh berkurang dari sebelumnya. "Ketika standarisasi miskinnya dari indikator-indikator seperti itu, terang saja Keluarga Miskin berkurang," kata Ning.

Anggota fraksi PDI Perjuangan lainnya, Karoline Margret Natasa menambahkan, pemerintah tidak boleh hanya memikirkan mekanisme pendanaannya saja. "Tetapi juga harus memikirkan mekanisme pengawasannya," kata dia. "Seperti Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lambat prosesnya sebenarnya siapa yang diuntungkan?"

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Panel Modul Konsumsi 2010 yang dilakukan BPS menggunakan sampel yang diolah 68.000 rumah tangga. Untuk bisa dikategorikan miskin, sebuah keluarga harus memenuhi 9 dari 14 kategori miskin.

Ke14 kategori ini adalah lantai rumah dari tanah, luas rumah kurang dari 8 meter persegi per orang, dinding rumah bambu, tidak punya MCK, tidak punya listrik, air minum dari sungai, memasak dengan kayu bakar, makan daging sekali seminggu, beli pakaian baru setahun sekali, makan satu atau dua kali sehari, tidak mampu bayar berobat di Puskesamas, pendapatan kurang dari 600 ribu per bulan, pendidikan hanya SD dan tidak punya barang yang dijual di atas Rp 500 ribu.

Selain meminta pembatalan data kemiskinan versi BPS, PDI Perjuangan mendesak pemerintah menjamin rakyat yang sudah memiliki Jamkesmas dan Jamkesda agar tetap dilayani dengan baik. Juga meminta BPS untuk mendata ulang dan menvalidasi standar sensus kemiskinan berbasiskan Standar Miskin Riil.

ARYANI KRISTANTI