Bupati Cirebon Ancam Tutup Penyimpanan Batu Bara Tak Berizin
Rabu, 21 Juli 2010 15:41 WIB
TEMPO Interaktif, Cirebon -Bupati Cirebon Dedi Supardi mengancam akan menutup tempat penyimpanan batu bara (Stockfield) tak berizin yang ada di wilayahnya. "Jika tak ada izin stockfield batu bara akan ditutup," katanya di Cirebon Rabu (21/7).
Menurut Dedi penutupan itu diperlukan untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan akibat tak adanya izin penyimpanan batu bara. Selain itu, Dedi mengatakan pemerintah akan menata ulang lokasi penyimpanan batu bara. "Selama ini bertebaran di Kabupaten Cirebon, kemungkinan akan ditata ulang di satu titik tertentu," ujarnya.
Dedi juga mengeluhkan tak adanya kontribusi dari para pengusaha batu bara yang menyimpan bahan bakar itu di Cirebon. "Padahal setiap hari 200 hingga 300 truk batu bara melewati wilayah Kabupaten Cirebon," katanya. Masyarakat, kata Dedi, hanya kebagian debunya saja.
Saat dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pengendali Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Esti Ediwiyani mengatakan kini baru ada 28 penyimpanan batu bara yang berizin di Cirebon. "Kalau di luar izin kami tidak tahu angka pastinya," ujarnya.
Menurut Esti, bagi stockfield yang tak berizin kemungkinan pencemaran lingkungan tinggi terutama terhadap tanah. Dalam masa 20 tahun, belum tentu unsur tanah akan kembali seperti semula.
Namun, jumlah lain diungkapkan Kabid Perizinan, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon, Gunawan. "Stockfield yang berizin di Kabupaten Cirebon tercatat sebanyak 27," katanya. Dari jumlah tersebut 4 diantaranya sudah habis izinnya dan hingga kini belum memperpanjang.
Saat ditanyakan jumlah stockfield batu bara yang tidak berizin, Gunawan mengungkapkan tidak tahu pasti. "Karena tidak berizin, ya kami tidak mengelolanya," katanya.
Sementara itu Kasatpol PP Kabupaten Cirebon, Yayat Ruchiyat, mengungkapkan pihaknya mencatat ada 8 stockfield batu bara yang belum dilengkapi izin. "Kami sudah melayangkan surat teguran kepada pengusahanya," kata Yayat. Pihaknya pun memberikan batas waktu hingga 6 Agustus mendatang kepada para pengusaha tersebut untuk melengkapi semua perizinan.
IVANSYAH
