TEMPO Interaktif, Jakarta - Hasil Analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dianggap sia-sia. Hanya 8 persen hasil analisa PPATK yang ditindaklanjuti, 92 persen didiamkan. "Padahal dari keseluruhan, sekitar 42 persen itu berhubungan dengan korupsi," kata Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Rezki Wibowo, Selasa (20/7).
Menurut Rezki, dari hasil laporan PPATK tersebut ditemukan 2.442 transaksi keuangan mencurigakan, 1.030 diantaranya berasal dari korupsi atau sekitar 42 persen. Sayangnya, PPATK memang tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti hasil temuannya itu.
Di dalam undang-undang, PPATK hanya berhak memberikan laporannya kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian dan kejaksaan. Padahal PPATK sudah memiliki infrastruktur yang baik untuk bisa memproses lebih lanjut hasil tersebut.
"PPATK harus bisa berfungsi semaksimal mungkin yaitu dengan memperluas wewenangnya supaya bisa melakukan penyelidikan atau pembekuan aset. Kalau tidak dia sama saja dengan bank-bank yang ada sekarang ini,"ujarnya.
Reski mencontohkan, kasus heboh rekening gendut perwira polri yang mencurigakan juga merupakan hasil analisis PPATK. Namun kenyataannya, karena hasil tersebut diberikan ke polisi, tindak lanjutnya pun diragukan banyak pihak. "Polisi bilang itu wajar. Sedangkan PPATK sendiri yang punya data tidak punya mandat untuk melakukan proses penyelidikan. Wewenangnya terbatas banget,"kata dia.
Penguatan wewenang ini, tambah Reski, bisa diusahakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) PPATK yang akan dibahas di DPR. Sejauh ini, pemerintah sudah memasukkan beberapa poin penting itu dalam draf RUU yang sudah diberikan ke DPR. "Makanya kita harus kawal dari sekarang. Yang penting kalau mau bener, harus ada political will dari semua pihak,"ujar Reski.
MUNAWWAROH
