TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat tetap pada pendiriannya menolak kehadiran Perdana Menteri Australia John Howard di DPR. Hal ini sejalan dengan penolakan yang disampaikan Komisi I DPR dan didukung seluruh fraksi di dewan. “Itu sudah menjadi putusan maka tentu saja, kami sebagai pimpinan tinggal melaksanakan putusan itu” kata Akbar di gedung MPR/DPR, Rabu (6/2) siang. Menaggapi sikap dewan yang bertolak belakang dengan pemerintah. Akbar mengatakan DPR hanya bisa meminta kepada pemerintah untuk tidak menerima kunjungan tersebut. Selebihnya, kata Akbar, Dewan tak bisa mengintervensi pemerintah. ”Ya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah” ujarnya, seraya meminta pemerintah meperhatikan apa yang disampaikan DPR. Hal senada juga disampaikan oleh ketua MPR, Amien Rais. Amien dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa tidak pada tempatnya, untuk menyalahkan pemerintah yang memutuskan menerima kedatangan Perdana Menteri Australia Howard. “Karena itu sudah komitmen antarnegara, jadi sebaiknya tetap diterima,” kata Amien. Amien sendiri, kemarin sempat mengusulkan kepada pemerintah untuk tidak membatalkan, namun menunda kunjungan Howard. “Tetapi nampaknya tidak mungkin, jadi silakan saja," kata dia. Lebih jauh, Amien menekankan agar Australia mengambil hikmah dari penolakan 11 fraksi di DPR. Yakni agar pemerintah Australia memahami bahwa ada yang perlu dibenahi dari diplomasi dan sikap politik Canberra kepada Jakarta. "Tidak mungkin fraksi itu bodoh semua. Rakyat juga cerdik” katanya. Amien mengaku MPR juga tidak menerima PM Howerd. Kendati demikian apabila ada undangan makan siang atau malam yang ditujukan kepada dirinya maka dirinya tidak akan menolak . "Kita tidak usah kaku sekali, ini hubungan diplomasi bahwa saat ini jalannya sedang menggerinjal, sedang tidak licin, ini alami," ujarnya. Sementara ketika ditanya mengenai maksud dari kunjungan PM Howard ini, Akbar mengaku tidak tahu persis. Hanya setahu Akbar saat kampanye pemilihan perdana menteri, Howard berjanji akan mengunjungi Indonesia apabila dirinya menang. “Rupanya itu yang direalisasikan oleh Howard tapi background sebenarnya saya tidak dapat menyampaikan sesuatu tentang itu,” kilahnya. Seperti yang dikemukakan oleh Amien Rais, pada dasarnya ada tiga hal yang menjadi dasar sikap penolakan DPR/MPR. Pertama tuduhan Australia terhadah bangsa Indonesia yang menyelundupkan orang ke Australia. Kedua pegalaman Timor-Timur yang masih membekas. Ketiga rumor bahwa ada unsur-unsur tertentu di Ausrtralia yang mendukung refrendum di Papua. Meski begitu, Amien mengakui tak ada dasar yang kuat, tetapi dapat dirasakan dan terlihat jelas ekspresinya melalui media di sana. “Maaf istilahnya agak saru kalau diantara kita ada yang membuang kentut misalnya, itukan sulit yang mana, tapikan ada baunya” kata Amien.(Wuragil-Tempo News Room)