Ibas Nilai Pengembalian Hak Pilih TNI Perlu Kesiapan Matang  

Reporter

Editor

Selasa, 22 Juni 2010 22:37 WIB

Edhie Baskoro. TEMPO/Mazmur A. Sembiring
TEMPO Interaktif, Jakarta -Wacana mengenai diberikannya hak pilih pada anggota TNI ditanggapi positif oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alis Ibas. "Semua pihak harus menghormati TNI sebagai warga negara yang tentunya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih," katanya melalui siaran pers yang diterima Tempo, Selasa (22/6).

Namun, Ibas menekankan, kembalinya hak pilih TNI harus dilandasi aturan yang jelas dan didukung dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, agar taat pada asas dan mekanisme dalam proses demokrasi di Indonesia.

Untuk mengembalikan hak pilih TNI ini, Ibas menyatakan perlu ada kesiapan matang. "Perlunya kesiapan matang dari TNI untuk menunjukkan bahwa TNI bisa netral dan menjamin keutuhan lembaga pertahanan negara," paparnya.

Ibas juga menambahkan, tidak perlu ada kekhawatiran dari wacana hak pilih TNI ini. Menurutnya, selama ini reformasi TNI sudah berjalan baik, sehingga perlu dikaji secara mendalam tentang pengembalian hak pilih TNI dalam Pemilu 2014.

"Jika semua sudah benar-benar siap, langkah selanjutnya melihat pada proses legislasi," ujarnya.

ROSALINA

Berita terkait

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

10 Oktober 2016

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

10 Oktober 2016

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.

Baca Selengkapnya

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

7 Oktober 2016

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus
netral.

Baca Selengkapnya

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

4 Oktober 2016

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

4 Oktober 2016

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.

Baca Selengkapnya

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

21 Mei 2015

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

Prajurit TNI tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

9 Juni 2014

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

Pertemuan dengan Panglima TNI diharapkan menjadi ajang
koordinasi dan tukar-menukar informasi.

Baca Selengkapnya

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

5 Juni 2014

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

Budiman menyatakan belum menemukan indikasi prajurit bersikap tak netral.

Baca Selengkapnya

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

3 Juni 2014

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

SBY meminta buku sejarah ini segera diselesaikan mumpung pelakunya masih hidup.

Baca Selengkapnya

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

14 Maret 2014

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

Ini kedua kalinya Moeldoko menyebut tebas-menebas.

Baca Selengkapnya