TEMPO Interaktif, Surabaya - Komisi Tenaga Kerja DPR mengaku prihatin atas rendahnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pacitan tahun 2010 yang hanya Rp 630.000 atau yang terendah diseluruh Indonesia. Keprihatinan ini diungkapkan sebagian besar anggota Komisi yang menggelar rapat dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Kantor Gubernur, Senin (21/6) siang.

"Ini sangat tidak rasional, gaji Rp 630 ribu per bulan itu namanya pembodohan," kata Ketua Komisi Tenaga Kerja, Ribka Tjiptaning, usai memimpin pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Karenanya, penulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" ini mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pacitan segera melakukan revisi atas UMK 2010 Pacitan.

Ribka menilai, rendahnya UMK Pacitan akibat dari tidak berjalannya fungsi pengawasan
yang harusnya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Apalagi sebelum penetapan UMK, usulan dari bupati/wali kota harusnya dikritisi dulu oleh Dinas Tenaga Kerja.

"Idealnya, UMK Pacitan itu ya sekitar Rp 700-an ribu," kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. Angka ini, menurut dia sangat tepat, apalagi beberapa daerah disekitar Pacitan semisal Kabupaten Gunung Kidul UMK juga berkisar Rp 700 ribuan.

Selain mengkritisi UMK Pacitan, Komisi Tenaga Kerja dalam kunjungannya kali ini juga mendesak Program Jaminan Kesehatan Daerah Jawa Timur juga mencover anak jalanan dan gelandangan yang sama sekali tidak memiliki identitas yang jelas.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf sendiri mengaku prihatin dengan UMK Pacitan. "Angka itu murni usulan Bupati Pacitan, sebelum ditetapkan kami sudah minta Pacitan merevisi, ternyata mereka sudah puas dengan angka itu," kata Gus Ipul. Meski begitu, dirinya berjanji akan mendesak Bupati Pacitan untuk melakukan revisi UMK.

Mengenai Jamkesda untuk anak jalanan, Gus Ipul menjamin Jamkesda yang akan dikeluarkan oleh Jawa Timur akan mengcover seluruh masyarakat miskin termasuk didalamnya adalah gelandangan dan anak jalanan.

ROHMAN TAUFIQ