TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua DPR, Akbar Tandjung, berpendapat dari segi substansi tidak ada alasan untuk menjadikan kasus hukum yang dialaminya menjadi dasar dibentuknya Dewan Kehormatan (DK). Hal ini dikatakan Akbar, usai melantik 13 anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR, di gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR, Kamis (6/2). Menurut Akbar, dirinya tidak melanggar Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) dan Kode Etik Anggota Dewan. Kejadian itu kan pada waktu saya menjadi Sekretaris Negara (Menteri Sekretaris Negara), dan sekarang masih dalam proses hukum. Saya berpendapat bahwa saya merasa tidak bersalah. Untuk itu, saya melakukan upaya hukum, yakni kasasi ke MA. Jadi, tentu saja, saya akan terus melakukan tugas-tugas saya sebagai Ketua DPR, papar Akbar, panjang lebar. Seperti diketahui, Rabu (5/2) kemarin, sejumlah anggota DPR menyerahkan usulan pembentukan DK untuk membahas posisi Ketua DPR, Akbar Tandjung. Usulan ini ditandatangani 81 anggota DPR, dan diterima oleh Pimpinan Dewan, yakni Tosari Wijaya dan Muhaimin Iskandar. Dari 81 anggota yang mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan ini, empat di antaranya berasal dari Fraksi Partai Golkar. Mengenai usulan pembentukan DK itu, Akbar menyatakan masih akan dibicarakan lebih dahulu di Rapat Pimpinan, dan akan ditindaklanjuti, serta diserahkan pada mekanisme Dewan, sesuai dengan peraturan tata tertib di Dewan. Saat ditanya, apakah usulan tersebut akan dibacakan di Rapat Paripurna, Akbar menyatakan, Soal akan dibacakan atau tidak, itu akan dibicarakan dengan pimpinan (DPR) yang lain. Ia menilai, prosedur usulan pembentukan DK memang diatur dalam tata tertib. Namun, alasan untuk pembentukan DK, itu yang harus dibicarakan dan diputuskan apakah alasannya tepat atau tidak. Dan, saya berpendapat alasannya tidak tepat, tukasnya. (Dimas Adityo Tempo News Room)