TEMPO Interaktif, Jakarta: Lebih dari 3.600 calon jamaah haji Ongkos Naik Haji Plus resah karena belum masuk dalam kuota Haji Khusus (ONH Plus) 2004. Padahal Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) mereka sudah ditandatangani pejabat Departemen Agama. Keresahan jamaah haji ini disampaikan Paguyuban Kafilah Umrah dan Haji (PAKUH) di ruang wartawan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/10). "Bukan hanya kerugian waktu, tapi juga moral," kata anggota Dewan Syariah, Ustadz Jazir. Ketua Yayasan Iqra Yogyakarta ini menyatakan jumlah jamaah yang belum tertampung dalam kuota pemerintah, kebanyakan berasal dari Yogyakarta, yaitu sekitar 1.100. Beberapa jamaah, ada yang sudah mengajukan cuti kerja untuk pergi dan mempersiapkan berbagai hajatan. Jazir menunjukan, jamaahnya sudah melakukan persiapan menunaikan ibadah haji, seperti manasik haji sebelum Ramadhan. Ia sama sekali menolak anggapan bahwa upaya penambahan kuota ini untuk kepentingan bisnis dengan jamaah haji fiktif. "Yang kami perjuangan bukan jamaah fiktif," katanya. Jazir menambahkan paguyuban sudah bertemu dengan departemen agama dan lembaga terkait untuk meminta tambahan kuota. Paguyuban ini juga menyerahkan data konkrit calon jamaah haji. Kuota untuk ONH Plus tahun ini hanya 12.000, sedangkan tahun kemarin 23.000 jamaah. Keresahan lainnya disampaikan oleh anggota dewan lainnya, Didin Hafidhuddin. Menurutnya, ketidakjelasan jumlah jamaah haji yang akan diberangkatkan oleh pemerintah jelas akan merugikan jamaah haji sendiri. Didin mengaku sudah melacak ke Arab Saudi soal daya tampung haji ini. Ternyata, pihak Saudi menyatakan kesiapannya menampung lebih dari 12.000 jamaah. "Kami berharap, masih ada waktu kurang lebih seminggu untuk memberikan kesempatan kepada jamaah haji yang belum terdaftar sebagai ONH Plus," katanya. Mantan kandidat presiden pada 1999 dari Partai Keadilan ini menekankan upaya paguyuban ini merupakan upaya menampung aspirasi para jamaah. Menurutnya permintaan penambahan kuota ini bukan untuk kepentingan bisnis. "Jangan menggeneralisir dengan travel-travel yang membisniskan jamaah haji," katanya. Selain itu, Didin juga menuntut transparansi pemerintah dalam pengaturan haji. Menurutnya persoalan kuota, pemondokan serta pengaturan haji lainnya selalu menjadi persoalan dari tahun ke tahun. "Banyak masalah yang harus dibenahi. Karena ini masalah umat. Bukan masalah departemen agama atau kelompok tertentu," katanya. Ia berharap tahun ini semua persoalan yang menimpa jamaah haji bisa terselesaikan. Didin sangat mengharapkan pemerintah meluluskan permintaan penambahan kuota ini. Jika permintaah ke DPR tidak berhasil, mungkin jamaah akan berbondong-bondong ke Departemen Agama. Sementara itu, Ketua Komisi Agama, Pendidikan, Budaya dan Pariwisata Dewan Perwakilan Rakyat, Taufiqurrahman menegaskan akan menyampaikan keresahan ini. Pihaknya akan melakukan pembahasan dengan sesama anggota komisi. Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini juga berjanji akan mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan persoalan ini dengan Departemen Agama dalam waktu dekat. Yandi MR - Tempo News Room