TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Abdurrahman Wahid akan memprioritaskan rekonsiliasi nasional di Indonesia. Hal itu dikemukakan Menlu Alwi Shihab pada acara "National Reconciliation Learning From Experience of South Africa" di Hotel Borobodur Jakarta (22/3).
Alwi menjelaskan, salah satu upaya untuk mencapai rekonsiliasi nasional yaitu membentuk undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Tugas utama komisi itu, mengusut kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Rekonsiliasi nasional diwujudkan dalam rangka pembangunan nasional, integritas teritorial dan kesatuan bangsa. Namun, kata Alwi, untuk mencapainya terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi.
Menurut Alwi, proses rekonsiliasi ini salah satu cara menggapai reformasi politik, sosial dan ekonomi. Namun, diakui Alwi, hal itu akan sulit dicapai tanpa kesadaran, pengertian dan kebijaksanaan bersama. Untuk itu, Indonesia akan menyerap berbagai pengalaman rekonsiliasi di berbagai negara termasuk Afrika Selatan. (Hilmansyah)
Berita terkait
Panas Mulai Menyengat, Waspadai 9 Gejala Heat Stroke
4 menit lalu
Panas Mulai Menyengat, Waspadai 9 Gejala Heat Stroke
Heat stroke' yang dapat berujung kematian tidak serta merta terjadi. Kenali 9 gejala heat stroke di musim kemarau
Menhub Pecat Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Sulawesi Tenggara, Buntut Ajak Youtuber Korea Selatan ke Hotel
12 menit lalu
Menhub Pecat Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Sulawesi Tenggara, Buntut Ajak Youtuber Korea Selatan ke Hotel
Kemenhub membebastugaskan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangua Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara Asri Damuna imbas dia mendatangi YouTuber perempuan dan ajak ke hotel.
KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai
31 menit lalu
KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai
Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah salinan KTP dukungan.
