Harumnya Cendana di NTT Tinggal Kenangan

Reporter

Editor

Minggu, 30 Mei 2010 12:05 WIB

TEMPO Interaktif, Kupang - Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak zaman dahulu dikenal dengan pohon cendana yang harum. Karena itu, NTT selalu dijuluki daerah cendana. Namun, harumnya cendana hanya tinggal kenangan.

NTT memang terkenal sebagai penghasil cendana yang kemudian menjadi incaran bangsa Eropa menguasai Timor dan pulau-pulaunya sejak dikuasai Portugis pada 1515. Jauh sebelumnya, pedagang Cina di era Dinasti Fang (610-906) datang ke NTT (Pulau Timor) untuk membeli cendana.

Harumnya cendana di Bumi Flobamora (Flores, Sumba, Timor dan Alor) mulai hilang sejak tahun 1986, karena pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/1986 yang mengatur tata niaga cendana. Di mana, dalam perda itu disebutkan pohon cendana yang tumbuh di pekarangan warga adalah milik pemerintah sehingga masyarakat dilarang menebang dan menjual cendana.

Perda itu juga menyebutkan, pemerintah berhak atas 80 persen hasil penjualan cendana, dan 20 persen diberikan kepada warga. Alasan itu menyebabkan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan menebang seluruh pohon cendana dan dibiarkan begitu saja.

Perda itu pun akhirnya dicabut, namun terlambat, karena tidak ada lagi pohon cendana yang berdiri di tanah Timor ini. Perda itu kemudian diganti dengan perda nomor 2 Tahun 1999. Perda ini memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat yakni 80 persen pendapatan yang diperoleh dari penjualan cendana, dan 20 persen menjadi bagian pemerintah.

Advertising
Advertising

Untuk mengembalikan NTT sebagai daerah cendana, pemerintah provinsi sejak tahun 2008 lalu mulai mencanangkan penanaman kembali cendana. Meski begitu, budidaya cendana belum terlihat serius karena masyarakat masih khawatir pembagian keuntungan yang tidak seimbang tersebut.

Kekuatiran itulah yang kemudian merubah pandangan masyarakat kepada cendana sebagai pohon yang selalu menimbulkan masalah (Haumlasi).

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengakui kekhawatiran warga tersebut. "Dalam setiap kunjungan ke Timor Tengah Selatan, saya terus memberikan sosialisasi mengenai perubahan perda tersebut," katanya.

Bahkan, sejak terpilih sebagai gubernur pada 2008 Frans Lebu Raya memprogramkan NTT sebagai provinsi cendana. Budidaya cendana terus dilakukan hingga tahun 2010 di sejumlah lokasi di Timor Tengah Selatan dan Kabupaten lainnya.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada semua pihak yang mau membantu mengembalikan kejayaan cendana di NTT. "Kita terima dengan tangan terbuka bantuan dari berbagai pihak," kata dia.

Terakhir, pada 2009, International Tropical Timbre Organization (ITTO) yang berkantor di Jepang juga melakukan budidaya cendana di Timor Tengah Selatan. Selain itu, Gerakan Kemanusiaan Posko Jenggala, Jakarta, juga berniat menanam satu juta pohon cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan, mulai tahun 2011.

Kegiatan ini diawali penyediaan benih untuk disemaikan selama enam bulan sebelum siap ditanam. "Kita baru kembali dari Timor Tengah Selatan dan melihat kenyataan bahwa cendana di sana sudah habis," kata Koordinator Posko Jenggala Andi Sahrandi.

Harumnya pohon cendana di NTT berbeda dengan pohon cendana yang telah dikembangkan di beberapa provinsi lain, seperti di Gunung Kidul, Jogjakarta. "Cendana di Gunung Kidul itu tidak wangi," katanya.

YOHANES SEO

Berita terkait

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.

Baca Selengkapnya

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

25 Juli 2023

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

13 November 2021

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

19 Juli 2020

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

16 Mei 2020

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.

Baca Selengkapnya

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

1 Mei 2020

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.

Baca Selengkapnya

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

7 Maret 2020

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

23 April 2019

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar akan membebani masyarakat kelas menengah bawah.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

6 September 2018

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

Kota Bekasi optimistis penuhi target pendapatan Rp 2,4 triliun sampai dengan akhir tahun, meskipun waktu tersisa hanya empat bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

31 Oktober 2017

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) se Sumatera Selatan gencar menyisir wajib pajak di pedesaan hingga perkotaan.

Baca Selengkapnya