Surakarta Akan Terapkan Car Free Day

Reporter

Editor

Rabu, 19 Mei 2010 13:38 WIB

TEMPO Interaktif, Surakarta - Dinas Perhubungan Kota Surakarta tengah menyiapkan kawasan car free day di Jalan Slamet Riyadi setiap Minggu pagi. Selama empat jam, masyarakat akan diajak untuk mengikuti berbagai kegiatan olah raga, seni budaya, edukasi dan hiburan yang bakal digelar di jalan protokol sepanjang lima kilometer tersebut.


“Kita akan membagi kawasan tersebut menjadi empat fragmen,” kata Sri Baskoro, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Rabo (19/5). Di masing-masing fragmen, mereka akan menggelar kegiatan yang berbeda.

Di fragmen pertama, mereka akan menyelenggarakan berbagai kegiatan olah raga. Fragmen itu dimulai sejak kawasan Purwosari hingga Sriwedari. Sedangkan fragmen kedua akan digunakan untuk kegiatan seni budaya. Fragmen berikutnya digunakan sebagai kegiatan hiburan, sedangkan fragmen terakhir digunakan untuk kegiatan edukasi. “Misalnya untuk belajar menggambar,” kata Baskoro.

Menurut dia, kegiatan tersebut akan diselenggarakan secara rutin tiap Minggu pagi. Mereka juga tidak menyediakan anggaran untuk berbagai kegiatan tersebut. “Kita telah menggandeng sejumlah komunitas sebagai penyelenggaranya,” kata Baskoro.

Kebijakan penggunaan Jalan Slamet Riyadi sebagai kawasan car free day rencananya akan diterapkan mulai 30 Mei. Menurut Baskoro, kendaraan bermotor dilarang melintas tiap hari Minggu, dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB.

Meski demikian, pihaknya tetap memperkenankan kendaraan tidak bermotor untuk bisa tetap melintas. “Misalnya becak dan dokar,” kata Baskoro. Selain itu, kendaraan umum seperti bus kota juga tetap diperkenankan untuk melintas. Dia menegaskan, penerapan kawasan car free day tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum.

Aahmad Rafiq

Berita terkait

Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

11 Juni 2017

Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

okowi kembali menegaskan soal larangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena itu, Presiden minta masyarakat tidak terprovokasi isu bangkitnya PKI.

Baca Selengkapnya

Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

18 Mei 2017

Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

Alfian Tanjung akan dimintai keterangan soal cuitannya yang diduga menuding sebagian politikus PDI Perjuangan adalah kader PKI.

Baca Selengkapnya

Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

17 Maret 2017

Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

Fotografer Tempo, Subekti, dipaksa mencopot kaus bergambar maskapai penerbangan Rusia, Aeroflot, yang ia kenakan saat salat Jumat di Jatinegara.

Baca Selengkapnya

Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

13 Maret 2017

Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

Pemerintahan Soeharto, presiden yang berkuasa di era Orde Baru selama 32 tahun, dianggap lebih baik ketimbang sekarang.

Baca Selengkapnya

Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

8 Maret 2017

Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

Alfian Tanjung meminta maaf kepada anggota Dewan Pers Nezar Patria. Alfian tak sanggup membuktikan tuduhannya kepada Nezar sebagai kader PKI.

Baca Selengkapnya

Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

31 Agustus 2016

Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

Bedjo Untung menuturkan YPKP 65 ingin berbicara dari hati ke hati dengan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

25 Agustus 2016

Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

Setidaknya ada empat elemen dalam rekomendasi rekonsiliasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

25 Agustus 2016

Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung meminta Presiden Jokowi segera merespons rekomendasi tersebut.

Baca Selengkapnya

Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

21 Juli 2016

Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

Pengadilan menemukan adanya genosida. Pemerintah membantah hal ini.

Baca Selengkapnya

Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

21 Juli 2016

Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

Pemerintah tidak melihat ada jumlah kuburan massal yang signifikan, yang bisa membuktikan tuduhan adanya pembantaian pada 1965

Baca Selengkapnya