TEMPO Interaktif, Jakarta: 20 orang mantan karyawan PT Bintang E and G Animation mengadu ke Komnas HAM atas perlakuan perusahaan tersebut yang tidak membayar gaji dan pesangon yang ditetapkan putusan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat).Menurut Kusnadi, salah seorang karyawan, sejak Februari perusahaannya tidak membayar gaji karyawan hingga perusahaan tersebut menyatakan tutup secara sepihak.Perundingan tree partit sebanyak dua kali tidak tidak dihadiri oleh pengusaha tersebut. Pada perundingan yang ketiga, Dinas Tenaga Kerja memerintahkan pengusaha membayar gaji karyawan dari Februari hingga April dengan batas waktu dua hari, yaitu pada 6 dan 7 Mei yang lalu.Namun hingga saat ini, kata Kusnadi, hal itu berealisasi. "Bahkan ketika izin PHK sudah dikeluarkan oleh P4P," katanya kepada Tempo News Room.Perusahaan animasi yang menggambar Doraemon dan Jonny Quest ini dinyatakan harus membayar gaji selama tiga bulan dan pesangon kepada karyawannya. Pengusaha yang bermitra dengan pengusaha Jepang ini, Syaffei Pattanga, oleh pengacaranya dinyatakan hanya sebagai boneka orang Jepang.Kasus ini, katanya sudah diserahkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta Barat. Karyawan, katanya, meminta pengadilan untuk memberikan surat sita aset perusahaan. "Tapi asetnya cuma Rp 200 juta sementara pengusaha harus membayar Rp 2 miliar," katanya sambil tersenyum masam.Hingga saat ini, pengusaha Jepang tersebut yaitu dari E and G Film Co. Ltd. Jepang belum memberikan jawaban.Kusnadi mengaku, hingga sembilan tahun bekerja hanya dibayar setiap bulan Rp 1,5 juta. "Awalnya malah Rp 140 ribu, jumlah Rp 1 juta itu selama sembilan tahun," kata animator Jonny Quest ini.Para karyawan, kata Kusnadi, sudah mengadu ke Komnas HAM karena sudah bingung. "Kami sudah melakukan langkah hukum tapi begini-begini saja," katanya.Anggota Komnas HAM Taheri Noor, berjanji Komnas HAM akan mengirimkan surat ke pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini. Sebab, kata Taheri, saat bekerja dan menerima gaji dan persamaan di depan hukum seperti tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM sudah dilanggar. Yophiandi - Tempo News Room