Rapat Program Pro Rakyat Digelar di Istana Tampak Siring
Reporter
Editor
Senin, 5 April 2010 16:06 WIB
Istana Presiden Tampak Siring, Bali. TEMPO/Amatul Rayyani
TEMPO Interaktif, Jakarta - Rapat kerja nasional yang akan membahas program pro rakyat bakal digelar pada 19-21 April di Istana kepresidenan Tampak Siring, Bali. "Presiden sudah menugaskan kepada Wapres untuk menyiapkan raker tersebut, " kata Staf Khusus Wakil Presiden, Yopie Hidayat, di di Istana Wakil Presiden Jakarta, hari ini.
Persiapan yang dipimpin Wapres Boediono tersebut turut hadir Kepala Bappenas Armida Alisjahbana sebagai pelaksana, Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto yang melakukan tugas pemantauan, serta tiga Pejabat Sesmenko Kesra, Perekonomian dan Polhukam yang akan memimpin sidang.
Menurut Yopie, rapat itu akan memberikan penajaman pada Inpres nomor 1 tahun 2010 dengan target pokok tiga hal. Pertama, menyangkut pembangunan programpro rakyat. Kedua, program yang bersifat Justice for all. Dalam hal ini, justice berkaitan dengan pengadilan untuk masyrakat yang terlantar atau terabaikan. Contohnya seperti anak cacat, atau bermasalah dengan hukum. Yang ketiga adalah MDG's. "Yang lebih penting menarik dalam rapat ini juga akan dibahas pemantauan program dari pusat sampai ke daerah," katanya.
Rapat Program Pro Rakyat Digelar di Istana Tampak Siring
5 April 2010
Rapat Program Pro Rakyat Digelar di Istana Tampak Siring
Rapat kerja nasional yang akan membahas program pro rakyat bakal digelar pada 19-21 April di Istana kepresidenan Tampak Siring, Bali. "Presiden sudah menugaskan kepada Wapres untuk menyiapkan raker tersebut, " kata Staf Khusus Wakil Presiden, Yopie Hidayat, di di Istana Wakil Presiden Jakarta, hari ini.
Hatta: Hanya Satu Program Tertunda di Kabinet Indonesia Bersatu
4 Februari 2010
Hatta: Hanya Satu Program Tertunda di Kabinet Indonesia Bersatu
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim hanya satu rencana aksi tertunda, dari 51 rencana aksi program 100 hari kabinet Indonesia Bersatu II.
Yudhoyono : Tak Bisa Jatuhkan Pemerintah Karena Program 100 Hari Gagal
28 Januari 2010
Yudhoyono : Tak Bisa Jatuhkan Pemerintah Karena Program 100 Hari Gagal
"Dengan demikian kalau ada yang mengatakan pemerintah harus diganti, karena 100 hari belum bisa menyejahterakan rakyat, ibu Atut, ibu gubernur, 100 hari itu sulit untuk menyejahterakan rakyat," kata Yudhoyono.
Ratusan Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) turut bergabung dengan sekitar 500 orang demonstran yang sudah ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Mereka didampingi oleh Rektor UMI Profesor Nasir Hamzah.
Sekitar 500 orang pengunjuk rasa siang ini menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya berkumpul di Jalang Layang Urip Sumoharjo. Jumlah massa itu jauh dibawah target para aktivis sekitar 5 ribu orang.
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat mengerahkan dua pertiga kekuatan atau sekitar 12 ribu polisi untuk mengamankan titik-titik rawan konflik dalam aksi demonstrasi 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono siang ini.
