TEMPO Interaktif, Jakarta:Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI) melakukan gugatan class action terhadap Presiden Megawati Sukarnoputri dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi dalam soal divestasi PT Indosat. Mereka juga menggugat STT Communications Limited sebagai pemenang tender divestasi dan Indonesia Communications Limited (ICL) sebagai pembeli dalam transaksi divestasi. Sebenarnya (gugatan) kita sudah ajukan tanggal 31 Januari, tapi tadi kita kembali karena ada perbaikan," kata Kuasa Hukum Penggugat Masiga Bugis kepada Tempo News Room melalui telepon, Senin (3/2) sore. Dalam gugatan ini, pihaknya dibantu oleh 15 partai politik . Tapi, dia menambahkan bahwa tidak seluruh partai menyatakan ikut terlibat. Ada yang menyatakan ikut terlibat secara tertulis, tapi ada juga yang menyatakan hanya mendukung, ujarnya. Tapi, gugatan tetap memasukkan 15 partai tersebut. Partai itu antara lain adalah Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan, Partai Republik, Partai Murba, dan Partai Islam Demokrat. Bugis menjelaskan bahwa dasar gugatannya pihaknya adalah pemerintah dianggap sudah melakukan pelanggaran UUD 1945 Pasal 33, UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999. Selain itu, divestasi tersebut dianggap melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Akibat pelanggaran tersebut, lanjut Bugis, terjadi kerugian internal dan masyarakat luas. Di antaranya adalah kerugian nilau usaha, otoritas, sumber daya manusia. Dan yang paling penting merusak harkat dan martabat bangsa Indonesia, tegasnya. Untuk itu, Bugis meminta PN Jakarta Pusat menetapkan status hukum PT Indosat dalam keadaan status quo sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihaknya juga meminta hakim untuk memerintahkan Menteri Negara BUMN untuk mengembalikan uang hasil divestasi Indosat sebesar Rp 400 miliar ke kas negara. (Sam Cahyadi-Tempo News Room)