TEMPO Interaktif, Jakarta -Kepolisian RI akan melikuidasi kepolisian wilayah. Tindakan itu ditempuh dalam rangka reformasi birokrasi di kepolisian.
"Ini juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi pemerintahan," kata Juru bicara Mabes Polri, Edward Aritonang saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Jumat (12/2).
Edward menjelaskan dalam undang-undang kepolisian dinyatakan bahwa Kepolisian RI dan jajarannya dibangun sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan. "Keberadaan polwil sudah tidak ada padanannya dalam pemerintahan, sebab karesidenan sudah tidak ada. Jadi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan daerah saat ini," kata Edward.
Mengenai mekanisme dan bentuk organisasi pasca likuisadi, kata Edward sedang disempurnakan. Sebagai gambaran sementara, Edward mencontohkan polwiltabes yang akan diubah menjadi polres kota besar. Sedangkan poltabes akan diubah menjadi polres kota. "Polwil yang tidak berada di kota besar yang akan dibubarkan, contohnya Polwil Madura," ujarnya.
Likuidasi ini akan diikuti dengan penyesuaian personil. "Personilnya akan dibagikan ke polres-polres," katanya. Ditargetkan proses likuidasi akan selesai tahun ini.
Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Ketut Untung Yoga Ana mengatakan dengan perubahan organisasi ini struktur kepemimpinan juga akan berubah. Menurut Yoga Polrestabes akan dipimpin oleh seorang kombes senior, Polres kota juga oleh kombes. "Ada kemungkinan Polsek dibawah Polrestabes akan berpangkat AKBP," ujarnya.
Reformasi birokrasi ini, lanjut Edward juga akan dilakukan pada tingkat direktorat di Mabes Polri dan jajarannya. Dengan struktur organisasi sekarang, lanjut dia, memang ada kekurangan disana-sini. Ada duplikasi dan kurang menampung beban kerja. "Sehingga butuh perubahan pada tataran direktur dan jajarannya," ujar Edward.
Perubahan organisasi ini, lanjut Edward tentu membawa pengaruh kepada anggaran. "Tapi sekarang masih pakai dipa yang ada dulu, nanti kalau disetujui organisasi barunya kami baru akan operasikan dalam anggaran 2011," ujarnya.
Sehingga tidak ada badan atau fungsi yang tidak beranggaran. Peraturan yang akan menaungi perubahan organisasi ini, kata Yoga berupa peraturan presiden.
Pihaknya telah merampungkan draf mentah dan telah disampaikan pada menteri aparatur negara. "Sekarang katanya sudah menuju sekretariat negara," ujarnya.
TITIS SETIANINGTYAS
"Ini juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi pemerintahan," kata Juru bicara Mabes Polri, Edward Aritonang saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Jumat (12/2).
Edward menjelaskan dalam undang-undang kepolisian dinyatakan bahwa Kepolisian RI dan jajarannya dibangun sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan. "Keberadaan polwil sudah tidak ada padanannya dalam pemerintahan, sebab karesidenan sudah tidak ada. Jadi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan daerah saat ini," kata Edward.
Mengenai mekanisme dan bentuk organisasi pasca likuisadi, kata Edward sedang disempurnakan. Sebagai gambaran sementara, Edward mencontohkan polwiltabes yang akan diubah menjadi polres kota besar. Sedangkan poltabes akan diubah menjadi polres kota. "Polwil yang tidak berada di kota besar yang akan dibubarkan, contohnya Polwil Madura," ujarnya.
Likuidasi ini akan diikuti dengan penyesuaian personil. "Personilnya akan dibagikan ke polres-polres," katanya. Ditargetkan proses likuidasi akan selesai tahun ini.
Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Ketut Untung Yoga Ana mengatakan dengan perubahan organisasi ini struktur kepemimpinan juga akan berubah. Menurut Yoga Polrestabes akan dipimpin oleh seorang kombes senior, Polres kota juga oleh kombes. "Ada kemungkinan Polsek dibawah Polrestabes akan berpangkat AKBP," ujarnya.
Reformasi birokrasi ini, lanjut Edward juga akan dilakukan pada tingkat direktorat di Mabes Polri dan jajarannya. Dengan struktur organisasi sekarang, lanjut dia, memang ada kekurangan disana-sini. Ada duplikasi dan kurang menampung beban kerja. "Sehingga butuh perubahan pada tataran direktur dan jajarannya," ujar Edward.
Perubahan organisasi ini, lanjut Edward tentu membawa pengaruh kepada anggaran. "Tapi sekarang masih pakai dipa yang ada dulu, nanti kalau disetujui organisasi barunya kami baru akan operasikan dalam anggaran 2011," ujarnya.
Sehingga tidak ada badan atau fungsi yang tidak beranggaran. Peraturan yang akan menaungi perubahan organisasi ini, kata Yoga berupa peraturan presiden.
Pihaknya telah merampungkan draf mentah dan telah disampaikan pada menteri aparatur negara. "Sekarang katanya sudah menuju sekretariat negara," ujarnya.
TITIS SETIANINGTYAS
