15 Rekanan Pemerintah Kota Probolinggo Terkena Blacklist
Selasa, 2 Februari 2010 20:24 WIB
TEMPO Interaktif, PROBOLINGGO - Sebanyak 15 perusahaan rekanan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terkena blacklist pihak Dinas Pekerjaan Umum setempat. Penyebabnya, pekerjaan kontruksi yang dilakukan mereka dinilai tidak beres.
Walikota Probolinggo Mochamad Buchori mengatakan, kwalitas bangunan yang dikerjakan para rekanan itu buruk. Meskipun dia tidak bersedia menyebutkan secara terperinci nama 15 perusahaan itu, dia memastikan mereka tidak akan diberikan kesempatan mengerjakan proyek pemerintah di Kota Probolinggo. ”Untuk tahun 2010 ini tidak ada proyek untuk mereka,” ujarnya disela-sela menghadiri acara launching asosiasi rekanan Gabungan Pelaksana Jasa Kontruksi Nasional (Gapejaksnas) di Hotel Bromo View, Selasa (2/1).
Menurut Walikota, sanksi black-list dijatuhkan bukan saja karena kwalitas pekerjaannya buruk, tapi juga karena mereka terkena Kartu Kuning dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia mengungkapkan modus operandi yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan tersebut juga tergolong berani. Sejumlah proyek diborong oleh satu perusahaan rekanan, tapi pengerjaannya dilakukan secara sub oleh beberapa perusahaan pelaksana yang berbeda. “Pengawasan harus benar-benar dilaksanakan secara ketat agar tidak terulang kasus yang sama,” ucapnya.
Walikota juga mengingatkan asosiasi-asosiasi yang membawahi perusahaan-perusahaan rekanan tersebut agar ikut melakukan pengawasan. DAVID PRIYASIDHARTA.
Walikota Probolinggo Mochamad Buchori mengatakan, kwalitas bangunan yang dikerjakan para rekanan itu buruk. Meskipun dia tidak bersedia menyebutkan secara terperinci nama 15 perusahaan itu, dia memastikan mereka tidak akan diberikan kesempatan mengerjakan proyek pemerintah di Kota Probolinggo. ”Untuk tahun 2010 ini tidak ada proyek untuk mereka,” ujarnya disela-sela menghadiri acara launching asosiasi rekanan Gabungan Pelaksana Jasa Kontruksi Nasional (Gapejaksnas) di Hotel Bromo View, Selasa (2/1).
Menurut Walikota, sanksi black-list dijatuhkan bukan saja karena kwalitas pekerjaannya buruk, tapi juga karena mereka terkena Kartu Kuning dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia mengungkapkan modus operandi yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan tersebut juga tergolong berani. Sejumlah proyek diborong oleh satu perusahaan rekanan, tapi pengerjaannya dilakukan secara sub oleh beberapa perusahaan pelaksana yang berbeda. “Pengawasan harus benar-benar dilaksanakan secara ketat agar tidak terulang kasus yang sama,” ucapnya.
Walikota juga mengingatkan asosiasi-asosiasi yang membawahi perusahaan-perusahaan rekanan tersebut agar ikut melakukan pengawasan. DAVID PRIYASIDHARTA.
