TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi mengatakan pengantian dan pengadaan Toyota Crown Royal sebagai mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga negara karena usia pakai kendaraan selama lima tahun itu sudah menunjukan ketidakefektifan.

"Saya merasakan seringkali ke bengkel apalagi kemarin kelasnya Camry," kata Sudi di Istana Negara, Senin (28/12).

Menurut dia, penggantian mobil dinas itu tidak berlebihan. "Mobilnya juga bukan mobil mewah, Toyota juga. Pokoknya satu grade di atasnyalah," katanya. "Crown itu sudah digunakan setingkat Pangdam, Kapolda zaman dulu bahkan bisa dilihat perbandingan yang dipakai di tingkat provinsi malah tampilannya jauh lebih bagus yang dipakai oleh menteri."

Terkait harga mobil itu mencapai Rp 1,3 miliar, Sudi membantahnya. "Wah gak sampai, di bawah Rp 1 m," bantahnya.

Penggunaan Crown, kata dia, Toyota itu paling banyak digunakan di tanah air, sehingga kalau rusak mudah di perbaiki di bengkel manapun. "Kan dulu pernah ada volvo, harganya mahal, sekali masuk bengkel harganya wah perbaikannya dan mahalnya," katanya. "Sedangkan kalau Toyota suku cadangnya sudah banyak dan perawatannya mudah, berikutnya praktis."

Sudi menuturkan pengadaan ini sesuai program jauh sebelum kabinet berakhir. "Karena dulu kita sama sekali tidak tidak tahu siapa yang bakal di kabinet. Kita yang kerja pada saat itu berkewajiban untuk persiapkan pada kabinet yang akan datang," katanya. Dulu, kata Sudi, menterinya bukan dia. "Tapi ketika itu sudah dirancang dan dibawa ke DPR dan disetujui." Karena sudah disetujui oleh DPR maka diproses dan terealisasi sekarang. Soal jumlah kemungkinan 150 unit. "Ya sekitar itu," ujarnya.

Dia meminta hal ini tidak dibesar-besarkan. "Jangan dibesar-besarkan. Itu kan program," katanya. Hal yang dipertentangkan lumrah. "Wajar kok mobil itu dan itu dipake untuk keperluan tugas, bukan untuk jalan-jalan tapi untuk bekerja," kata Sudi.

EKO ARI WIBOWO