TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik Eep Saefuloh Patah, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut bersalah dalam kasus kriminalisasi KPK.

”Saya tidak percaya presiden tidak paham apa itu kriminalisasi KPK dan dia punya dua kesalahan karena terlambat bertindak dan sekarang terjebak dalam situasi yang sulit dan dilematis,” ujarnya usai aksi damai Cintai Indonesia Cintai KPK (Cicak) di Bundaran Hotel Indonesia.Senin (2/11).

Eep menegaskan, soal kriminalisasi Presiden punya pengalaman membela diri saat dia menjadi Kasdam dan dalam kasus Zaenal Maarif dia mengalami kriminalisasi dan inilah yang terjadi sekarang pada KPK. ”Menjatuhkan status seseorang atau kelompok orang yang sebetulnya membela haknya dan mengemban tugasnya dan menjalankan wewenangnya itu adalah kriminaisasi,” katanya.

Presiden kata Eep, keliru berpihak karena sudah sangat jelas Kepolisian tidak bisa menjelaskan kepada publik dengan terang benderang dan meyakinkan bahwa mereka punya alasan dan bukti yang kuat. ”Kok presiden mati-matian berada di belakang institusi itu, menurut saya itu kekeliruan tidak mudah saya mengerti.” katanya.

”Wakil presiden pada waktu itu bisa bersikap yang jelas dan memanggil Kapolri pada September lalu dan mengatakan kalau tidak ada bukti yang cukup SP3 kan kasus ini, kalu punya bukti lanjutkan.”

Ia mengatakan, pembentukan tim independen harus dilakukan sesegera mungkin dalam pekan ini. Dan presiden juga harus segera memerintakan Kepolisian menyegerakan kasus Bibit dan Candra ke Pengadilan, agar publi bisa melihat seberapa ajeg dan seberapa kukuh tuntutan itu dan seberapa rentan dia untuk digagalkan sebagai tuntutan hukum.

Eep mengatakan, Tim pencari fakta yang nanti di bentuk Presiden harus diberi kewenangan seluas luasnya karena kasus ini berkait dengan kasus Bank Century dan sangat sensitif buat pemerintahan yang kemungkinan beberapa pejabat tinggi terlibat. ”Dia harus siap dengan hal itu.”

Menurut Eep, nantinya dari hasil Tim Pencari Fakta bukan hanya sekedar rekomendasi, ada empat tindakan yang bisa dilakukan. Diantaranya, tindankan birokratis dengan memecat, tindak lanjut politik tata hubungan antar lembaga dan memperbaiki nama baik KPK, tindakan hukum diproses melalui jalur hukum, dan tindak lanjut publik yang akan menilai siapa yang bersalah. ”Tim pecari fakta haru diberi kewenangan melacak data yang seluas-luasnya.”

ALWAN RIDHA RAMDANI