Dua Pulau di Gorontalo Diklaim Provinsi Tetangga

Reporter

Editor

Senin, 31 Agustus 2009 14:29 WIB

TEMPO Interaktif, Gorontalo - Dua pulau yang ada di Gorontalo, yakni pulau Bongkil dan pulau Dulangka, sampai dengan saat ini masih bermasalah dalam proses penetapan kepemilikan.

Pulau Bongkil yang ada di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, diklaim sebagai milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan pulau Dulangka, yang masuk dikawasan Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, diklaim oleh pemerintah Sulawesi Tengah.

"Kedua pulau bermasalah sejak tahun 2006 lalu,” kata Sutrisno, wakil kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Senin (31/8), kepada Tempo.

Dia mengatakan, pulau tersebut kini sedang dalam proses penyelesaian oleh pihaknya dengan pemerintah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. “Pulau Bongkil dan pulau Dulangka itu adalah pulau berpenghuni dengan rata-rata sepuluh kepala keluarga,” ujarnya.

Selain kedua pulau tersebut, pulau Bitila, salah satu pulau objek wisata di Gorontalo juga sampai saat ini masih terjadi sengketa kepemilikan. Pulau tersebut diperebutkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Kedua pemerintah daerah saling mengklaim bahwa pulau itu masuk dalam kawasan mereka masing-masing.

Advertising
Advertising

Di Gorontalo sendiri, jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 123 buah pulau. Sebelas pulau diantaranya berpenghuni tetap dan lima pulau berpenghuni musiman. Sisanya adalah pulau yang tidak berpenghuni.

CHRISTOPEL PAINO

Berita terkait

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.

Baca Selengkapnya

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

23 Juli 2018

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

11 Juni 2018

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.

Baca Selengkapnya

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

8 Mei 2018

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

8 Mei 2018

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

8 Mei 2018

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.

Baca Selengkapnya

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

8 Mei 2018

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.

Baca Selengkapnya

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

9 April 2018

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

9 April 2018

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

9 April 2018

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.

Baca Selengkapnya