TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Maluku Utara Achmad Muhyi Effendi menyambut baik kebijakan pemerintah pusat untuk mencabut darurat sipil dan menggantinya menjadi tertib sipil. Asalkan, kata dia, kebijakan itu ditetapkan selama enam bulan hingga seluruh pengungsi pulang ke kampungnya masing-masing. “Proses tertib sipil itu membutuhkan waktu panjang. Pemerintah harus bertindak sesuai kepentingan nasional dan tidak berpikir egois. Pemerintah harus bisa mengembalikan pengungsi ke kampungnya masing-masing hingga tidak ada bayangan ketakutan,” ujarnya di sela-sela Rapat Kerja Nasional Kepala Daerah Se-Indonesia, di Hotel Sahid Jaya Jakarta Pusat, Senin (28/1). Menurut dia pengungsi di Maluku Utara sendiri, jumlah totalnya mencapai 193.720 orang. Tercatat baru 50 persen yang kembali secara spontanitas. Untuk mengembalikan sisa pengungsi lainnya, pemerintah perlu memberikan kompensasi otoritas lokal. Seperti sumber daya pasokan yang cukup dan mekanisme fasilitas, sehingga pemerintah tetap berwibawa dalam mengendalikan situasi. “Kalau saya berpikir seperti rakyat kecil dengan jernih, sebagai gubernur harus bisa mensinergikan semua komponen yang ada, Pemda (pemerintah daerah -Red), TNI dan Polri,” katanya. Menurut Muhyi Efendie mengembalikan pengungsi itu tidak mudah seperti memindahkan barang. Memulangkan pengungsi, kata dia membutuhkan hati nurani, rasa aman, rumah, dan transportasi yang baik. Untuk itu perlu santunan agar bisa berjalan baik. Diperkirakan dana yang diperlukan bisa mencapai sebesar Rp 500 miliar. “Padahal dana bantuan pemerintah yang ada hanya sampai akhir 2001. Dana darimana lagi,” tanya dia. Karena itu dia mengaku akan menanyakan hal ini kepada pemerintah pusat. (Eduardus K Dewanto-Tempo News Room)