TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menggelar rapat kerja kepala daerah se-Indonesia tahun 2002 di Hotel Sahid Jaya Jakarta Pusat, pada Senin (28/1). Raker bertema “Upaya Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom yang Demokratis, Memperkuat Persatuan dan Kesatuan.” Tujuannnya “memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam konferensi pers di Ruang Puri Manganti Hotel Sahid Jakarta Pusat. Menurut Mendagri, tujuan pertemuan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2002, tukar-menukar informasi pusat dan daerah serta memantapkan hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kata dia, juga akan disampaikan kebijakan operasional tahun 2002 pada berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah daerah serta persiapan pemerintahan daerah otonom dalam nilai-nilai dan normatis. Mendagri mengatakan, fokus materi akan menegakkan pemantapan regulasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan, peningkatan budaya, pemerintahan aparatur yang hemat, sederhana, dan efektif. Termasuk memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan serta kerawanan konflik. Dalam rapat ini, kata Hari akan mendapatkan materi tambahan dari Presiden Megawati Sukarnoputri, Menko Polkam Soesilo Bambang Yudhoyono, Menko Perekonomian Dorodjatun Koentjoro-Jakti, Menko Kesra Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Boediono, Meneg BUMN Laksmana Sukardi dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Pertemuan ini akan berlangsung selama tiga hari dimulai hari ini. Mendagri memaparkan misi utama pertemuan ini untuk membahas keberadaan pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis melalui cara-cara demokratis. Wakil-wakil rakyat, kata dia akan menyerap, mengaktualisasilkan, serta meng-agregasikan aspirasi rakyat ke dalam kebijakan di tingkat lokal. “Tetapi kebijakan lokal tidak boleh bertentangan dengan kebijakan publik nasional,” ujar dia. Menurut Mendagri, ada lima kebijakan pemerintah yang menjadi acuan pokok pertemuan ini. Pertama, mengenai aturan hubungan pusat dan daerah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Di dalamnya menyangkut kedua belah pihak sehingga tercipta sinergitas antara kepentingan pusat dan daerah. Kedua, semua tanggung jawab daerah dan pusat menjadi tanggung jawab negara. Ketiga, peranan pusat dalam otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, supervisi monitoring, kontrol, dan pemberdayaan manusia. Selain itu, Hari Sabarno juga memaparkan kebijakan keempat akan memerankan daerah pada pelaksanaan otonomi secara teknis dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sedangkan poin kelima adalah, mencanangkan empat tahapan proses secara makro mengenai otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak awal Januari ini. (Eduardus K Dewanto)