TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Utje Gustav, menyebut proyeksi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah. Namun anggota dari kelompok ini juga bisa bekerja dari luar.

“Bisa begitu (dilibatkan dalam eksekusi kebijakan strategis pemerintah), tapi juga bisa bekerja secara paralel dan bisa juga bekerja diluar pemerintah,” kata Utje melalui pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Utje mengatakan bahwa hampir seluruh relawan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto akan bergabung ke Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. Bara JP menjadi salah satu organisasi yang akan hadir dalam acara deklarasi GSN dan pengukuhan pengurus oleh Prabowo Subianto di Indonesia Arena pada 2 November 2024.

GSN merupakan jaringan organisasi yang diusulkan langsung oleh Prabowo sebagai wujud transformasi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada acara buka puasa bersama TKN di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan pada Senin, 25 Maret 2024. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, yang merupakan Ketua TKN Prabowo, Gibran, akan didapuk sebagai Ketua GSN. Sementara Prabowo akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai bahwa secara etik Presiden Prabowo tidak boleh merangkap jabatan di lembaga atau organisasi apapun. Tujuannya agar jauh dari konflik kepentingan.

Pada prinsipnya, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, presiden merupakan milik bersama rakyat Indonesia. “Presiden tidak boleh dibuat sebagai alat representatif bagi ormas tertentu. Itu bisa muncul pemanfaatan nama besarnya hingga nanti ormas tertentu dapat proyek dan segala macamnya,” kata Feri ketika dihubungi Tempo pada Rabu malam, 30 Oktober 2024.

Prabowo, ucap Feri, mestinya menyatakan ormas-ormas yang membawa namanya itu terlarang. Tujuannya agar Prabowo tidak terlibat atas kepentingan ormas.

“Kalau presiden membiarkan ormas memakai nama besarnya, fotonya untuk konflik kepentingan di bisnis tertentu, itu kalau disengaja bisa berdampak kepada presiden. Bahkan presiden bisa dipermasalahkan oleh parlemen,” katanya.

Rosan Roeslani belum membalas pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor selulernya pada Kamis sore, saat dimintai tanggapan. Begitu juga dengan Sekretaris Jenderal GSN Bobby Gafur Umar. Dalam Konferensi Pers GSN, di Plataran Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024, Rosan mengatakan bahwa GSN dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan rakyat, termasuk para pengusaha akar rumput melalui program yang akan diungkap saat deklarasi.

Rosan memberi contoh beberapa program yang akan dijalankan GSN, yaitu pemutihan utang para pelaku UMKM hingga membantu Prabowo dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). “Nah, program itu kan perlu implementasinya. Jangan sampai program itu hanya berhenti sebagai program,” kata Rosan.

Pilihan Editor: Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser