GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 31 Oktober 2024 17:45 WIB

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan Sekjen GSN Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Utje Gustav, menyebut proyeksi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah. Namun anggota dari kelompok ini juga bisa bekerja dari luar.

“Bisa begitu (dilibatkan dalam eksekusi kebijakan strategis pemerintah), tapi juga bisa bekerja secara paralel dan bisa juga bekerja diluar pemerintah,” kata Utje melalui pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Utje mengatakan bahwa hampir seluruh relawan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto akan bergabung ke Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. Bara JP menjadi salah satu organisasi yang akan hadir dalam acara deklarasi GSN dan pengukuhan pengurus oleh Prabowo Subianto di Indonesia Arena pada 2 November 2024.

GSN merupakan jaringan organisasi yang diusulkan langsung oleh Prabowo sebagai wujud transformasi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada acara buka puasa bersama TKN di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan pada Senin, 25 Maret 2024. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, yang merupakan Ketua TKN Prabowo, Gibran, akan didapuk sebagai Ketua GSN. Sementara Prabowo akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai bahwa secara etik Presiden Prabowo tidak boleh merangkap jabatan di lembaga atau organisasi apapun. Tujuannya agar jauh dari konflik kepentingan.

Advertising
Advertising

Pada prinsipnya, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, presiden merupakan milik bersama rakyat Indonesia. “Presiden tidak boleh dibuat sebagai alat representatif bagi ormas tertentu. Itu bisa muncul pemanfaatan nama besarnya hingga nanti ormas tertentu dapat proyek dan segala macamnya,” kata Feri ketika dihubungi Tempo pada Rabu malam, 30 Oktober 2024.

Prabowo, ucap Feri, mestinya menyatakan ormas-ormas yang membawa namanya itu terlarang. Tujuannya agar Prabowo tidak terlibat atas kepentingan ormas.

“Kalau presiden membiarkan ormas memakai nama besarnya, fotonya untuk konflik kepentingan di bisnis tertentu, itu kalau disengaja bisa berdampak kepada presiden. Bahkan presiden bisa dipermasalahkan oleh parlemen,” katanya.

Rosan Roeslani belum membalas pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor selulernya pada Kamis sore, saat dimintai tanggapan. Begitu juga dengan Sekretaris Jenderal GSN Bobby Gafur Umar. Dalam Konferensi Pers GSN, di Plataran Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024, Rosan mengatakan bahwa GSN dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan rakyat, termasuk para pengusaha akar rumput melalui program yang akan diungkap saat deklarasi.

Rosan memberi contoh beberapa program yang akan dijalankan GSN, yaitu pemutihan utang para pelaku UMKM hingga membantu Prabowo dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). “Nah, program itu kan perlu implementasinya. Jangan sampai program itu hanya berhenti sebagai program,” kata Rosan.

Pilihan Editor: Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

Berita terkait

Ketua Projo Budi Arie Disebut Bakal jadi Pengurus Pusat Gerakan Solidaritas Nasional

1 jam lalu

Ketua Projo Budi Arie Disebut Bakal jadi Pengurus Pusat Gerakan Solidaritas Nasional

Projo bukan satu-satunya relawan pendukung Jokowi ataupun Prabowo-Gibran yang masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional.

Baca Selengkapnya

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

1 jam lalu

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Probowo Mau Gunakan Mobil Maung Sebagai Mobil Dinas, Ini Kata Erick Thohir dan Klarifikasi Kemenkeu

2 jam lalu

Probowo Mau Gunakan Mobil Maung Sebagai Mobil Dinas, Ini Kata Erick Thohir dan Klarifikasi Kemenkeu

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap mendukung apabila para menteri menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan resmi.

Baca Selengkapnya

Polisi Periksa Pegawai Komdigi yang Diduga Terlibat Kasus Judi Online, Respons Meutya Hafid?

2 jam lalu

Polisi Periksa Pegawai Komdigi yang Diduga Terlibat Kasus Judi Online, Respons Meutya Hafid?

Penyidik kepolisian tengah memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga terlibat kasus judi online.

Baca Selengkapnya

Jepang Telepon Menlu Sugiono, Beri Selamat ke Prabowo hingga Bahas Makan Gratis

2 jam lalu

Jepang Telepon Menlu Sugiono, Beri Selamat ke Prabowo hingga Bahas Makan Gratis

Menlu Sugiono ditelepon oleh Menlu Jepang untuk mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo dan makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bos Emiten Tekstil PT Sritex Sebut Permendag Nomor 8 Jadi Biang Kerok Bagi Industri Tekstil

2 jam lalu

Bos Emiten Tekstil PT Sritex Sebut Permendag Nomor 8 Jadi Biang Kerok Bagi Industri Tekstil

Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan menyatakan kemunculan Permendag nomor 8 soal barang bebas impor menjadi biang kerok gangguan industri tekstil

Baca Selengkapnya

Mendagri Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan DPR Revisi UU Politik Lewat Metode Omnibus Law

2 jam lalu

Mendagri Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan DPR Revisi UU Politik Lewat Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menyebut akan menyampaikan rencana DPR untuk merevisi sejumlah UU terkait politik kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

3 jam lalu

Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Tom Lembong, 4 Mendag Era Jokowi Ini Juga Impor Gula Besar-Besaran

3 jam lalu

Tak Hanya Tom Lembong, 4 Mendag Era Jokowi Ini Juga Impor Gula Besar-Besaran

Selain Tom Lembong, 4 Menteri Perdagangan era Jokowi ini juga mengimpor gula secara besar-besaran.

Baca Selengkapnya

Ini Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

5 jam lalu

Ini Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Kementerian Keuangan merespons soal ramai dibahasnya opsi dana talangan untuk menyelamatkan Sritex yang pailit.

Baca Selengkapnya