TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar rapat pertama di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Meski pernah berkonflik, Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan Gus Ipul, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul siap bekerja sama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak ada masalah dengan kerja kita, karena ini melaksanakan arahan presiden dan kita melaksanakan program. Kita tidak bicara kepentingan pribadi," kata Gus Ipul ditemui usai rapat, Kamis 31 Oktober 2024. Ia mengatakan mungkin ada masalah dengan Cak Imin dalam urusan lain. Tetapi Sekjen PBNU menekankan bahwa saat ini mereka merupakan anak buah Prabowo.

Gus Ipul mengatakan suasana rapat nyaman dan tidak ada kekakuan. "Kita sama-sama dewasa," katanya, kemudian tertawa.

Cak Imin, ditemui secara terpisah usai rapat, belum berkenan menyampaikan komentar mengenai rapat pertamanya dengan Gus Ipul. Ia mengatakan harus rapat lagi.

Dalam konferensi pers, Cak Imin mengatakan bahwa ia dan Gus Ipul menyiapkan program kerja terdekat serta menengah dan panjang. Dua produk yang dihasilkan dalam rapat hari ini.

Pertama soal anggaran yang bisa diajukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua kesepakatan menyusun upaya konkret supaya ada data tunggal menyangkut kemiskinan dan perkembangan dari kualitas hidup masyarakat.

"Kita berharap dari data itu yang mendapatkan bantuan sosial, naik kelas. Bukan terus penerima yang paling bawah. Namanya juga pemberdayaan," kata Cak Imin.

Belakangan, heboh masalah di antara PKB dengan PBNU. Cak Imin, yang sebelumnya menjabat Ketua DPR, menggagas panitia khusus untuk memeriksa pelaksanaan haji tahun 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat

Cak Imin menilai banyak kejanggalan dalam pelaksanaan haji yang dilakukan Kementerian Agama. Kemenag saat itu dipimpin Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Beriringan dengan pansus itu, PBNU menggagas panitia khusus PKB. Mereka menilai PKB adalah entitas politik yang berasal dari NU, namun sudah keluar jalur.

Pilihan Editor: Mensos Saifullah Yusuf Sampaikan Pesan Prabowo, Jangan Korupsi dan Bekerja dengan Data