TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menghadiri rapat dengar pendapat perdana dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 31 Oktober 2024. Saat sesi perkenalan, Pigai memperkenalkan diri sebagai aktivis jalanan yang meniti karir dari bawah.

Pigai juga mengklaim namanya sudah dikenal seantero Indonesia. “Nama saya sudah terkenal seantero Republik Indonesia ini, tapi hari ini saya dikenalkan sebagai seorang yang punya misi penegakan HAM, bukan sebagai perusak,” kata Pigai. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih karena disambut baik oleh jajaran pimpinan Komisi XIII.

Pigai mengatakan posisi yang ia raih hari ini bukanlah datang secara tiba-tiba. Dalam kesempatan perkenalan itu, Pigai mengatakan bahwa dia pernah menjadi juru parkir di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

“Saya sendiri awalnya berasal dari juru parkir, setelah itu jadi honorer dan jadi CPNS. Setelah itu jadi staf, antar-antar surat, lalu dapat jabatan struktural hingga jadi pimpinan Komnas HAM, dan sekarang menteri” ujar Pigai.

Berdasarkan pengalaman dari bawah tersebut, Pigai mengatakan dirinya mampu menata organisasi Kementerian HAM yang baru saja dibentuk. Selain pengalaman tersebut, Pigai menyebutkan juga pernah terlibat dalam proses penggabungan dan pemisahan badan atau lembaga.

“Oleh karena itu penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya,” kata Pigai.

Pigai melanjutkan, sebagai mantan aktivis yang berjuang di lapangan, dia memahami persoalan HAM secara detail. “Kami punya kompetensi, skill, knowledge dan attitude,” ujarnya.

Sebagai Menteri HAM, Pigai berkomitmen memasukan unsur HAM dalam setiap kebijakan yang dilahirkan melalui keputusan politik. Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, dibutuhkan tambahan anggaran di Kementerian HAM yang saat ini hanya sebesar Rp 67 miliar.

“Usulan saya ditanggapi secara positif oleh pimpinan, tidak ada kritikan dan saya langsung diajak bicara," ujarnya. "Ini adalah bentuk penghargaan bagi kami."

Terkait usulan untuk menambah anggaran Kementerian HAM tersebut, legislator dari PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan akan mengkaji kesanggupan keuangan negara. Andreas mengatakan saat ini ada kebutuhan lainnya yang juga mendesak, salah satunya pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025.

“Tergantung kondisi keuangan negara karena masih banyak hal-hal lain juga untuk pengeluaran negara, bayar utang, makan bergizi gratis, masih banyak hal lain yang perlu menjadi perhatian,” kata Andreas.

Pilihan editor: Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik