Beda Sikap terhadap Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Jumat, 25 Oktober 2024 21:53 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai (kanan) dan Wakil Menteri HAM Mugiyanto (tengah) mengunjungi kantor baru mereka di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta penambahan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun. Alasannya, kata dia, alokasi anggaran saat ini, yang sebesar Rp 64 miliar, tidak mencukupi untuk menjalankan visi-misi Presiden Prabowo Subianto dalam bidang HAM.

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan,” kata Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Pigai meminta tim transisi pemerintahan merombak anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM. Jika tidak, Pigai menilai visi Prabowo dalam bidang HAM tak akan terwujud. “Tidak tersampaikan kinerja visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM itu.

Permintaan Pigai itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan permintaannya tersebut.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira: Bertolak Belakang dengan Arahan Prabowo

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Andreas mengatakan permintaan itu sebaiknya dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, karena Presiden Prabowo sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu mengingatkan, pada prinsipnya, menteri adalah pembantu presiden. “Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.

Andreas menilai permintaan Natalius Pigai terkesan kurang relevan. Sebab, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” kata Andreas.

Dia menilai permintaan Natalius Pigai agak bertolak belakang dengan arahan Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM, kata Andreas, harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang. “Dan tentunya transparansi, bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif.”

Berita terkait

Soal Kelanjutan Revisi UU TNI, Komisi I DPR Akan Rapat Dulu dengan Menhan

6 jam lalu

Soal Kelanjutan Revisi UU TNI, Komisi I DPR Akan Rapat Dulu dengan Menhan

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyebut akan rapat dahulu dengan Menhan mengenai peluang revisi UU TNI.

Baca Selengkapnya

Puan Minta Aparat Menahan Diri di Masa Kampanye Pilkada 2024

7 jam lalu

Puan Minta Aparat Menahan Diri di Masa Kampanye Pilkada 2024

Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta aparat pemerintah serta penegak hukum bisa menahan diri di masa kampanye Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Blunder 3 Menteri Prabowo Sepekan Menjabat: Yusril Ihza Mahendra, Yandri Susanto, Natalius Pigai

8 jam lalu

Blunder 3 Menteri Prabowo Sepekan Menjabat: Yusril Ihza Mahendra, Yandri Susanto, Natalius Pigai

Sepekan menjabat, setidaknya 3 menteri Prabowo mendapat sorotan publik. Yusril Ihza Mahendra, Yandri Susanto, Natalius Pigai lakukan blunder.

Baca Selengkapnya

PDIP soal PTUN Tak Terima Gugatannya: Kami Hormati Putusan Pengadilan, Bukan Hakim

8 jam lalu

PDIP soal PTUN Tak Terima Gugatannya: Kami Hormati Putusan Pengadilan, Bukan Hakim

PDIP menghormati putusan pengadilan, namun tidak dengan hakim, karena tak menerima gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

CSIS soal Prabowo Ajak Partai Gurem Masuk Kabinet: Tak Ingin Ada yang Ganggu Stabilitas Politik

9 jam lalu

CSIS soal Prabowo Ajak Partai Gurem Masuk Kabinet: Tak Ingin Ada yang Ganggu Stabilitas Politik

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai Prabowo ingin stabilitas politik selama dia berkuasa.

Baca Selengkapnya

Usai Gugatan soal Pencalonan Gibran Ditolak PTUN, PDIP Tunggu Arahan Megawati

9 jam lalu

Usai Gugatan soal Pencalonan Gibran Ditolak PTUN, PDIP Tunggu Arahan Megawati

PTUN Jakarta sebelumnya menyatakan tidak dapat menerima gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum ihwal pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming

Baca Selengkapnya

Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

10 jam lalu

Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

Nasdem menyatakan pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

12 jam lalu

CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Susun Prolegnas 2024-2029, Baleg DPR Beri Waktu 10 Hari untuk AKD dan Fraksi Usulkan RUU

12 jam lalu

Susun Prolegnas 2024-2029, Baleg DPR Beri Waktu 10 Hari untuk AKD dan Fraksi Usulkan RUU

Baleg DPR menyatakan RUU PPRT dan RUU MD3 masuk Prolegnas prioritas 2024-2029.

Baca Selengkapnya

Kata Baleg DPR soal Nasib RUU Perampasan Aset

14 jam lalu

Kata Baleg DPR soal Nasib RUU Perampasan Aset

Baleg DPR belum bisa memastikan apakah RUU Perampasan Aset masuk di dalam Prolegnas, karena harus dibahas dulu dalam rapat Prolegnas.

Baca Selengkapnya