Beda Sikap terhadap Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun
Reporter
Tempo.co
Editor
Sapto Yunus
Jumat, 25 Oktober 2024 21:53 WIB
Menurut Andreas, permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan. “Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian, akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” kata dia.
Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A. Dalimunthe : Sesuai dengan Asta Cita
Adapun Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A. Dalimunthe, mengatakan upaya Kementerian HAM mengalokasikan dana Rp 20 triliun selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ini juga sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran, salah satunya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM," kata Farhan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.
Menurut Farhan, pemerintah perlu membenahi beberapa hal jika ingin serius dalam memperkuat penanganan pelanggaran HAM. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah peningkatan kapasitas lembaga, memperkuat edukasi HAM, dan memastikan perlindungan bagi semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Sumber daya Manusia (SDM) lembaga yang menangani penegakan HAM juga harus mendapatkan pelatihan agar memiliki kapabilitas yang mumpuni. Seluruh peningkatan kualitas penanganan HAM tersebut, menurut dia, hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan politik dari pemerintah.
“Publik sebaiknya jangan memaknainya secara telanjang. Artinya, angka Rp 20 triliun itu memang besar karena esensi dari Presiden Prabowo Subianto menjadikan Kementerian HAM adalah untuk memperkuat perlindungan HAM, dan ini harus dilakukan secara utuh, jangan terpisah-pisah,” ujar Farhan.
Meski demikian, dia juga mengingatkan pemanfaatan anggaran tersebut harus ada pengawasan dengan baik agar tidak terjadi penyelewengan dana. Dengan adanya anggaran tersebut serta dukungan politik dari pemerintah, Farhan yakin Kementerian HAM dapat bekerja secara efektif dan memberikan dampak pada masyarakat.
SULTAN ABDURRAHMAN | ANNISA FEBIOLA | ANTARA
Pilihan editor: Survei Poltracking: Pendukung Anies Baswedan Cenderung Pilih Ridwan Kamil-Suswono