TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para menteri untuk tidak membuat proyek mercusuar. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin sidang kabinet pertama di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

“Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global. Swasembada energi mutlak,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Co-founder Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Yanuar Nugroho, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proyek mercusuar Joko Widodo belum tentu menjadi prioritas bagi Prabowo. “Mana saja yang sesuai dengan prioritasnya, akan diteruskan. Yang tidak (sesuai), ya tidak diteruskan atau dikerjakan sekedarnya saja,” kata Yanuar melalui pesan singkat pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Setidaknya ada dua proyek mercusuar di era Jokowi yang masih belum tuntas sampai saat ini, yaitu pemindahan Ibu Kota Nusantara dan proyek kereta cepat yang masih dibayangi utang luar negeri. “IKN kita tahu bahwa pembangunan belum selesai, investasi asing belum terealisasi, persoalan lingkungan, masyarakat adat, dan lain lain,” kata Yanuar. Namun, ia juga mengatakan tidak yakin apabila Prabowo akan menelantarkan IKN, sebab keputusan itu akan merusak citra Prabowo.

“Prabowo pasti akan meneruskan. Cuma, dalam skala dan kecepatan yang sangat berbeda, jauh lebih lambat dari yang dilakukan Jokowi,” ujar Yanuar.

Sebelum lengser, Jokowi mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur belum selesai karena menunggu kesiapan IKN. Jokowi menyatakan, penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota ini semestinya dilakukan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Ya, mestinya gitu, (diteken) presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, dikutip dari keterangan persnya, Ahad, 6 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Dema Justicia FH UGM Merilis Catatan Kritis 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Rapor Merah Sang Raja Jawa

Daniel A Fajri dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.