TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah resmi membentuk Kabinet Merah Putih dengan terdiri dari 48 kementerian. Jumlah itu lebih banyak daripada kementerian yang dibentuk Presiden Jokowi yang hanya 34 kementerian. Penambahan tersebut terjadi karena ada pemecahan sejumlah kementerian.

Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, melontarkan kritik terhadap kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo. Ia mengatakan banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet baru itu berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan. Sebab, kata dia, akan ada kementerian menangani bidang yang saling beririsan.

"Satu urusan yang mestinya bisa ditangani satu kementerian, kini akan butuh waktu dan sumber daya lebih banyak karena mesti ditangani banyak kementerian," kata Yanuar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Selain tidak efisien, banyaknya jumlah kementerian, menurutnya akan menyedot anggaran yang cukup besar. Sebab, selain menggaji menteri, akan ada penambahan pegawai hingga staf khusus di tiap kementerian baru.

Daftar kementerian yang dipecah

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Kemenko Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

- Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- Menko Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

- Menko Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti

- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satryo Soemantri Brodjonegoro

- Kementerian Kebudayaan: Fadli Zon

4. Menteri Hukum dan HAM

- Kementerian Hukum: Supratman Andi Agtas

- Kementerian HAM: Natalius Pigai

- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

5. Kementerian PUPR

- Kementerian Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait alias Ara.

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

- Kementerian Kehutanan: Raja Juli Antoni.

7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto

- Kementerian Transmigrasi: Iftitah Suryanegara.

8. Kementerian Koperasi dan UKM

- Kementerian Koperasi: Budi Arie Setiadi alias Muni

- Kementerian UMKM: Maman Abdurrahman.

9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Kementerian Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana

- Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya.

Pilihan Editor: Begini Perkiraan Anggaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran