TEMPO.CO, Jakarta - Merespons susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyebut, saat ini efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi penting terlepas dari gemuk tidaknya susunan kabinet. Menurutnya, efisiensi itu dapat diukur dengan kemampuan pemerintahan dalam menciptakan kebijakan tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Sebelumnya, usai resmi menyandang jabatan baru sebagai Presiden RI, Prabowo pada Ahad, 20 Oktober 2024, Prabowo mengumumkan ada 108 orang yang dia tunjuk untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun kedepan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet. Adapun sejumlah nama-nama lama di Kabinet mantan presiden Joko Widodo juga ditarik masuk dalam susunan kabinet Prabowo.

Sementara itu, kepada Tempo.co, Senin, 21 Oktober 2024, Efatha mengungkapkan, susunan kabinet yang besar bisa jadi memang diperlukan untuk mendukung iklim pemerintahan di Indonesia.

“Entah itu kabinetnya gemuk atau kabinetnya kecil, selama hukum itu berada pada kondisi yang ideal, atas nama kebenaran dan keadilan, maka kita tidak perlu takut, mungkin ke depannya ini bisa jadi satu tren bahwa kepemimpinan di Indonesia itu harus dengan suatu kabinet yang besar,” kata dia.

Hal penting lainnya yang ia soroti adalah, pemerintah perlu memastikan penyelenggaraan kebijakan berjalan dengan efisien. “Apabila hal ini menjadi efisian, ya tidak masalah,” kata dia.

Di sisi lain, meilihat gemuknya susunan kabinet Prabowo, tumpang tindih kordinasi antar kementerian bisa saja terjadi. Meski demikian, menurut Efatha, hal ini bisa dicegah apabila Prabowo siap untuk mereformasi institusi dengan terukur dan melalui pengelolaan politik yang matang.

Adapun dia juga menyinggung soal zaken kabinet yang ingin dibentuk Prabowo, “Harapan besarnya kan tercipta zaken kabinet, tapi yang malah masuk adalah para politisi dari pimpinan-pimpinan partai politiik yang ada atau titipan dari partai politik,” kata dia. Hal ini juga berpotensi memicu aktor-aktor yang terlibat hanya berfokus pada kepentingan politik pribadinya.

Efatha kemudian menyebut Prabowo mempunyai andil besar dalam mengendalikan seluruh koalisi-koalisi yang rapuh ini. “Pak Prabowo harus mampu menciptakan kordinasi vertikal, horizotal yang bagus untuk kebijakan nasional yang ingin dibawa dalam era kepemimpinan Pak Prabowo,” kata Efatha.

Lebih lanjut, menurutnya, masyarakat yang melihat gemuknya Kabinet Merah Putih akan memiliki ekspektasi lebih terhadap jalannya pemerintahan mendatang, utamnya dalam tiga bulan berjalan. “Dalam tiga bulan ini apa yang bisa di capai, dan terlihat secara kontras,” ujarnya.

Efatha mengharapkan, distribusi jabatan ini bukan sekadar politik balas budi. "Harapan-harapan besar kita bahwa bagaimana kementerian ini, itu bukan diracik karena ada yang sudah memasak atau istilahnya itu kitchen kabinet, ada terlalu banyak intervensi kepentingan dan juga dalam hal ini titipan-titipan yang masuk menyusup sehingga menyebabkan apa yang menjadi tujuan besar ini hampir tidak terukur dan tidak terkendali,” kata dia.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | VEDRO IMANUEL G

Pilihan Editor: Soal Gibran Jadi Alasan PDIP Tak Gung Kabinet Prabowo