TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, berencana mendorong kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dengan lembaga pendidikan non-formal. Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan program wajib belajar 13 tahun yang akan direalisasikan pada 2025.

“Kami mendorong untuk ada kemitraan-kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan,” kata Abdul Mu’ti kepada awak media dalam acara serah terima jabatan Kementerian Pendidikan di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu dipecah menjadi tiga kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ketiganya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Adapun Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Abdul Mu’ti mengatakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sangat penting untuk mewujudkan program wajib belajar 13 tahun. Sebab wajib belajar 13 tahun itu dihitung mulai prasekolah. “Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah. (Prasekolah) itu akan menjadi perhatian,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Menurut dia, pendidikan prasekolah harus menjadi fondasi dari pendidikan di Indonesia. “Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal,” katanya.

Di samping itu, Abdul Mu’ti juga mengatakan pihaknya akan menyerap aspirasi dari internal kementerian, masyakarat, guru, siswa, dan pengamat pendidikan mengenai program-program yang harus dilanjutkan maupun diperbaiki. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat kami perlukan.”

Pilihan Editor: Beragam Sebab Biaya Kuliah Mahal