TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran karena bertambahnya jumlah kementerian negara menjadi 48 kementerian di masa Presiden Prabowo. Puan mengatakan ada atau tidaknya perubahan anggaran tersebut tergantung program kerja masing-masing kementerian.

"DPR akan melihat apa yang menjadi visi misi dari pemerintahan yang akan datang, saat ini kami dukung dulu sesuai anggaran yang ada," kata Puan saat ditemui di kompleks gedung DPR, Senin, 21 Oktober 2024.

Puan mengatakan saat ini DPR belum bisa memastikan apakah anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) menutupi operasional kementerian. "Kami lihat dulu seperti apa dengan adanya penambahan kementerian dan badan-badan ini," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan bahwa terdapat 48 kementerian dalam kabinet pemerintahan. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan 14 kementerian baru. Selain penambahan menteri, jumlah wakil menteri juga membengkak, yang awalnya hanya 17 jabatan wakil menteri menjadi 56 jabatan.

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan beban berat APBN untuk membiayai pemerintahan pusat. Celios menaksir kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per pejabat kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berdasarkan data Celios, dengan asumsi gaji dan tunjangan yang serupa, kabinet Jokowi sebelumnya menghabiskan Rp 387,6 miliar per tahun. Saat itu kabinet Jokowi memiliki komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri. “Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN,” bunyi laporan tersebut.

Pilihan Editor: NasDem Dapat 3 Kursi Ketua Komisi DPR dan 6 Wakil Ketua AKD

Vedro Imanuel G berkontribusi dalam penulisan artikel ini.