TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto tidak menyinggung soal Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam pidato pertamanya sebagai presiden setelah dilantik pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Prabowo menyinggung banyak isu, mulai dari kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina.

Ketika masih menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo pernah mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN, yaitu proyek yang digagas oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yang pembangunannya sejak 2022 hingga Agustus 2024 telah menghabiskan anggaran Rp 51,4 triliun.

“Saya sudah berkali-kali sampaikan, bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan,” kata Prabowo di IKN, Senin, 12 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pidato Prabowo yang tak menyinggung IKN itu ditanggapi berbeda oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Menteri Kehutanan di kabinet Prabowo, Raja Juli Antoni.

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun: Belum Prioritas

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Komarudin Watubun, menilai keberlanjutan pembangunan IKN belum menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dia menyampaikan hal itu menanggapi Prabowo yang tidak menyinggung IKN dalam pidato pertamanya sebagai presiden.

“Pak Prabowo tidak menyebut IKN dalam pidatonya karena beliau memprioritaskan apa yang menjadi prioritas hari ini,” kata Komarudin saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad.

Dia menuturkan Prabowo yang tidak memprioritaskan pembangunan IKN merupakan sikap realistis karena kondisi keuangan negara yang terbatas.

“Tahun depan kita harus membayar utang jatuh tempo Rp 800 triliun lebih, ini beban-beban yang harus diselesaikan Pak Prabowo. Jadi saya pikir sikap itu bagian dari prioritas mana yang penting dan mana yang tidak,” ujarnya.

Komarudin mengatakan memaksakan pembangunan IKN di tengah kondisi keterbatasan anggaran hanya akan menambah beban utang. “Karena kondisinya seperti ini, pengaruh geopolitik tentu juga akan menguras tenaga. Belum lagi saat ini kita punya utang yang totalnya Rp 8.400 triliun,” kata dia.

Komarudin menyebutkan pembangunan infrastruktur seperti IKN belum mendesak untuk saat ini. Ada banyak hal yang perlu dibiayai, seperti untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

“Saya kira kondisinya begini, kita bertahan di Jakarta, tidak mati kan. Tapi kalau kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik kasihan rakyat," kata dia.

Raja Juli Antoni: Prabowo Memiliki Komitmen Kuat Menuntaskan Pembangunan IKN

Raja Juli Antoni, yang ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan dalam kabinet Prabowo-Gibran, menanggapi tidak dibahasnya IKN dalam pidato kenegaraan pertama Prabowo setelah pelantikan presiden.

Raja Juli yang dijumpai menjelang pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, mengatakan masih meyakini komitmen kuat Presiden Prabowo menuntaskan pembangunan di IKN.

“Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN. Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan,” ujarnya.

Saat ditanya tentang statusnya yang semula menjadi Penjabat Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN) mendampingi Basuki Hadimuljono sebagai Penjabat Kepala OIKN, Raja Juli mengisyaratkan menunggu pengumuman resmi dari presiden perihal keberlanjutan jabatan itu.

“Nanti dengarkan pengumuman dari Pak Presiden ya. Terima kasih,” kata Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

NANDITO PUTRA | ANTARA

Pilihan editor: Jadi Menteri di Kabinet Merah Putih, Cak Imin Sebut Didukung Penuh oleh Anies Baswedan