Anggota DPR yang Punya Kediaman di Jakarta Tetap Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Ini Alasannya

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Selasa, 8 Oktober 2024 08:49 WIB

Petugas kebersihan menyiram halaman depan rumah jabatan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Senin, 7 Oktober 2024. Karena kondisi rumah jabatan atau dinas yang butuh perawatan ekstra, sehingga dipertimbangkan diganti dengan tunjangan untuk Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Periode 2024-2029 yang sudah memiliki rumah di Jakarta akan tetap mendapatkan tunjangan rumah dinas setelah ada kebijakan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI tidak bisa lagi ditinggali oleh para Anggota DPR.

Alasannya, kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, semua Anggota DPR memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan undang-undang. Sehingga, mereka akan diperlakukan sama soal tunjangan rumah dinas yang akan diterima bersamaan dengan gaji.

“Semua diperlakukan sama sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara,” kata Indra saat meninjau Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.

Namun Indra mengatakan pihaknya belum menentukan nominal tunjangan rumah dinas untuk para Anggota DPR. Dia mengatakan pihaknya masih melakukan survei-survei bersama appraisal untuk menentukan nominal yang selayaknya.

“Kami tidak ingin mencari nilai yang setinggi-tingginya, apalagi serendah-rendahnya. Tapi yang paling realistis seperti apa, hunian itu bisa menjadi tempat bekerja anggota Dewan selama lima tahun ke depan,” kata dia.

Sebagian rumah di RJA DPR RI Kalibata masih dihuni Anggota DPR. Dia mengatakan pihaknya memberikan batas waktu pengosongan rumah dinas tersebut hingga akhir Oktober nanti. Aebab, dia mengatakan Anggota DPR RI yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 membutuhkan waktu mencari hunian selanjutnya. Dia pun memahami kondisi itu dan membantu para Anggota DPR RI yang memerlukan bantuan untuk proses pemindahan.

Sebelumnya, DPR mengumumkan Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan. Hal itu tertuang dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan Anggota DPR periode 2019-2024 yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Anggota DPR Mendapatkan Rumah Rinas agar Tetap Produktif

Indra mengatakan tunjangan rumah dinas untuk para Anggota DPR RI 2024-2029 diberikan agar kinerja para wakil rakyat itu tetap produktif. Dia menuturkan kegiatan maupun persidangan-persidangan Anggota DPR RI sangat padat. Karena itu, dia menilai mereka selayaknya tetap perlu memiliki tempat tinggal yang layak dan tenang.

<!--more-->

“Sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi, sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk ke depannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan,” kata Indra saat meninjau Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, Senin.

Namun dia belum menyebutkan nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

“Nanti akan melihat besaran yang paling realistis itu di tingkat apa. Kami tidak ingin berpretensi mencari nilai yang setinggi-tingginya apalagi serendah-rendahnya, tapi yang paling realistis seperti apa,” kata dia.

Dalam penentuan nominal, dia memastikan pihaknya akan menerapkan efisiensi dan ekonomis, sehingga pengelolaan aset dan keuangan negara akan bersifat akuntabel.

Di sisi lain, dia juga mengaku sedang menyiapkan dokumen-dokumen untuk menempuh tahap-tahap pengembalian aset perumahan RJA DPR RI Kalibata itu ke negara, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

Mengenai penggunaan tunjangan rumah dinas itu, kata dia, Sekretariat Jenderal DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Anggota DPR RI sebagai penerima. Yang jelas, menurut dia, tunjangan itu akan diterima dalam lima tahun ke depan.

“Sehingga walaupun kita menggunakan kacamata berkaitan dengan efisiensi, berkaitan apakah dia akan mencicil rumah, apakah akan menyewa rumah. Tentu kami tidak masuk, ngurusin,” katanya.

NOVALI PANJI NUGROHO | ANTARA

Pilihan editor: Tak Berdarah Asli Betawi, Rano Karno Merasa Bangga Jadi Orang Jakarta

Berita terkait

Audiensi dengan DPR, Solidaritas Hakim: Kami Hanya Minta Hidup Layak, Bukan Gaji Komisaris

57 menit lalu

Audiensi dengan DPR, Solidaritas Hakim: Kami Hanya Minta Hidup Layak, Bukan Gaji Komisaris

Hakim PN Bireuen singgung ketimpangan gaji hakim dengan penghasilan para pesohor, sebut gaji hakim seperti 3 hari uang jajan Rafathar.

Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Diminta Perjuangkan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim

1 jam lalu

Komisi III DPR Diminta Perjuangkan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim

Perwakilan hakim melakukan audiensi dengan Komisi III DPR dan meminta anggota dewan memperjuangkan kenaikan gaji dan tunjangan.

Baca Selengkapnya

Setjen DPR Gandeng Konsultan Appraisal Kaji Nominal Tunjangan Perumahan Anggota DPR

3 jam lalu

Setjen DPR Gandeng Konsultan Appraisal Kaji Nominal Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Hingga kini besaran tunjangan perumahan yang akan diberikan kepada anggota DPR masih belum diketahui.

Baca Selengkapnya

Politikus NasDem: Rumah Dinas DPR Mubazir, Tak Pernah Ditempati

3 jam lalu

Politikus NasDem: Rumah Dinas DPR Mubazir, Tak Pernah Ditempati

Irma Chaniago sepakat fasilitas rumah dinas DPR diganti dengan tunjangan perumahan. Menurut Irma, kebijakan itu lebih efektif.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR di Kalibata: Pintu Keropos, Tembok Lembab

3 jam lalu

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR di Kalibata: Pintu Keropos, Tembok Lembab

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengganti fasilitas rumah jabatan anggota dewan periode 2024-2029 dengan tunjangan perumahan.

Baca Selengkapnya

Politikus NasDem Setuju Rumah Dinas Diganti Tunjangan Perumahan: Selama Ini Mubazir

3 jam lalu

Politikus NasDem Setuju Rumah Dinas Diganti Tunjangan Perumahan: Selama Ini Mubazir

Selama ini banyak anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas dan tinggal di apartemen.

Baca Selengkapnya

Hari Kedua Cuti Massal, Solidaritas Hakim akan Bertemu Sufmi Dasco hingga Mantan Ketua MK

4 jam lalu

Hari Kedua Cuti Massal, Solidaritas Hakim akan Bertemu Sufmi Dasco hingga Mantan Ketua MK

Setidaknya ada 148 hakim dari berbagai daerah ikut audiensi di Jakarta saat cuti massal yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Habiburokhman Nelangsa Masih Ada Hakim Tinggal di Rumah Kos

4 jam lalu

Habiburokhman Nelangsa Masih Ada Hakim Tinggal di Rumah Kos

Habiburokhman menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan melakukan RDPU Solidaritas Hakim Indonesia hari ini.

Baca Selengkapnya

DPR Beraudiensi dengan SHI Hari Ini, Habiburokhman: Kami Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Hakim

5 jam lalu

DPR Beraudiensi dengan SHI Hari Ini, Habiburokhman: Kami Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Hakim

Habiburokhman menyatakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan melakukan RDPU Solidaritas Hakim Indonesia hari ini

Baca Selengkapnya

Sederat Alasan Pemberian Tunjangan Perumahan ke Anggota DPR

8 jam lalu

Sederat Alasan Pemberian Tunjangan Perumahan ke Anggota DPR

Sekretariat DPR beralasan tunjangan perumahan akan membuat anggota Dewan lebih produktif. Di rumah dinas DPR terdapat banyak tikus.

Baca Selengkapnya