TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menilai seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak mengerti permasalahan yang ada di Jakarta. Kesimpulan itu ditarik usai para pasoln menyampaikan gagasan mereka pada debat perdana yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, pda Ahad, 6 Oktober 2024.

LBH Jakarta memberikan tiga alasan di balik kesimpulan tersebut. “Pertama, visi dan misi seluruh paslon hanya sekadar jargonistik dan berorientasi pada peningkatan elektabilitas,” kata Alif Fauzi Nurwidiastomo, pengacara publik LBH Jakarta, melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 7 Oktober 2024.

Koalisi Perjuangan Warga Jakarta, kata dia, mencatat ada sembilan masalah krusial Jakarta yang harus segera dituntaskan. Di antaranya adalah kualitas udara yang buruk, ketiadaan hak atas hunian, serta buruknya akses air bersih. Namun, menurut LBH, visi dan misi masing-masing paslon belum menyentuh permasalahan tersebut.

Kedua, LBH menilai seluruh paslon tidak memiliki pemahaman yang komprehensif soal keadilan gender. Mereka mengkritisi solusi masing-masing paslon untuk mengatasi ketidakadilan gender yang sama sekali tidak menyentuh persoalan budaya patriarki.

Solusi yang ditawarkan Ridwan Kamil-Suswono dengan membuat pendidikan politik dinilai berpotensi menjadi ruang formil semata. Solusi dari Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang menekankan adab dinilai terlalu abstrak. Kemudian, solusi dari Pramono Anung-Rano Karno yang ingin menghadirkan job fair dinilai gagal memahami konteks budaya patriarki.

Ketiga, seluruh paslon dinilai hanya membangun narasi yang normatif dan gagal mengurai lebih jauh kompleksitas permasalahan yang terjadi di Jakarta, seperti masalah transportasi publik.

“Kami menarik kesimpulan bahwa seluruh pasangan calon tidak mengerti permasalahan empirik yang ada di Jakarta dan gagal menghadirkan perdebatan yang konstruktif sebagai sarana edukasi publik guna mencari solusi penyelesaian masalah Jakarta,” ucapnya.

Pilihan editor: Amphuri Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Kabinet Prabowo