TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan keberlanjutan lembaga KSP setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024 sepenuhnya tergantung pada keputusan Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024-2029.

Moeldoko menuturkan KSP merupakan lembaga struktural yang dapat dibentuk atau dihapus sesuai dengan urgensi yang dirasakan oleh pemimpin nasional.

“KSP ini sebuah lembaga struktural dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung KSP Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.

Dia mengaitkan hal tersebut dengan masa kepemimpinan sebelumnya seperti pada era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP IV).

Mantan Panglima TNI itu juga menyoroti pentingnya proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan dengan lancar dalam memastikan program-program prioritas, termasuk yang dijanjikan saat kampanye, telah teralokasi dengan baik.

Mengenai kemungkinan adanya program khusus yang dititipkan dalam masa transisi ini, Moeldoko menegaskan tidak ada program khusus. “Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tetapi justru semuanya fokus pada proses transisi karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari,” tuturnya.

Ihwal indikasi penghapusan KSP, Moeldoko menyebutkan tugas dan cakupan KSP saat ini lebih luas daripada lembaga-lembaga serupa pada masa lalu. Selain melakukan monitoring dan evaluasi (monev), kata dia, KSP juga mengelola komunikasi politik, komunikasi publik, dan isu-isu strategis.

Namun, jika lembaga seperti KSP tetap ada, dia memperkirakan kemungkinan cakupan tugasnya akan lebih terbatas dan berfokus pada monitoring dan evaluasi program-program prioritas nasional.

“Saya pikir, jika ada unit seperti KSP ke depan, fokusnya mungkin hanya pada monev program prioritas nasional, memastikan program berjalan dengan baik, tanpa lagi terlibat dalam komunikasi politik dan publik yang mungkin diambil alih oleh lembaga lain,” katanya.

Saat disinggung tentang adanya komunikasi dengan presiden terpilih Pranowo perihal keberlanjutan KSP, Moeldoko mengatakan pihaknya belum ada pembicaraan khusus mengenai hal tersebut.

Selanjutnya, Moeldoko akan kembali garap proyek baterai kendaraan listrik…

• 1
• 2
• Selanjutnya