Demokrat Prioritaskan AHY untuk Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo

Kamis, 3 Oktober 2024 18:28 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke Kompleks Parlemen, Senayan untuk menemani adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang bakal dilantik sebagai salah satu pimpinan MPR periode 2024-2029. Tempo/Annisa Febiola.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan AHY menjadi prioritas karena diyakini memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk didapuk menjadi seorang menteri di era kabinet Prabowo nanti.

"Jadi kalau ditanya siapa usulannya, usulannya Ketua Umum kami, Mas AHY. Kinerja beliau terbukti moncer dalam pemerintahan dan partai," kata Herzaky saat dihubungi, Kamis, 3 Oktober 2024.

Mengenai ada atau tidaknya tawaran dari Prabowo kepada partai, Herzaky mengatakan hal tersebut akan dibahas pada waktu yang tepat. Namun, ia meyakini Demokrat akan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo di kemudian hari.

"Begitu juga soal nama kader demokrat lainnya. Itu tentu ada, tapi akan disampaikan pada saatnya," ujar dia.

Advertising
Advertising

Ia menegaskan, pada prinsipnya Demokrat menyerahkan penuh keputusan susunan kabinet pemerintahan kepada Prabowo. Sebab, sebagai Presiden, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memiliki hak prerogratif untuk menentukan keputusan.

"Memang kami meyakini nama Mas AHY. Namun, semua Kembali pada keputusan Pak Prabowo, beliau yang memiliki hak prerogratif," ucap Herzaky.

Sebelumnya, seorang politikus di kubu Prabowo-Gibran mengatakan, bahwa Prabowo telah meminta kepada para Ketua Umum partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengisi kursi Menteri dalam kabinet pemerintahannya mendatang.

Hal itu, salah satunya disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan; Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono; Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta; Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kementerian Pertahanan pada 20 Juni lalu.

Politikus ini mengatakan, selain membahas keinginan untuk membentuk kabinet zaken, Prabowo meminta kepada Ketua Umum partai untuk bersiap mengisi pos di kementerian dan menyiapkan nama-nama kader potensial.

Herzaky tak menampik hal tersebut, ia mengatakan pembahasan mengenai struktur kabinet merupakan pembahasan lama yang sering disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para Ketua Umum partai, khususnya AHY.

"Tetapi, yang namanya diskusi kan hal yang wajar karena dalam pemenangannya Pak Prabowo juga dibantu oleh pelbagai pihak, misalnya menyusun visi-misi," ujar Herzaky.

KIM merupakan koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran di pemilihan Presiden lalu. Komposisinya terdiri dari Partai Gerindra; Golkar; PAN; Demokrat; PSI; PBB; Garuda; dan Gelora.

Pilihan editor: Ketua DPD Sultan Najamudin Akui Sempat Dihubungi Jokowi: Beliau Titip Pesan agar Guyub

Berita terkait

Rumor PDIP Masuk Kabinet, Zulhas Klaim yang Pertama Usulkan ke Jokowi dan Prabowo

1 jam lalu

Rumor PDIP Masuk Kabinet, Zulhas Klaim yang Pertama Usulkan ke Jokowi dan Prabowo

Zulhas mengatakan pernah mengusulkan pada Jokowi, Prabowo dan Bahlil agar PDIP dirangkul bergabung dalam koalisi pemerintahan hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

Moeldoko menyatakan akan kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik setelah masa jabatannya di KSP berakhir.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat Siap Kadernya Ditempatkan di Mana Pun di Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Partai Demokrat Siap Kadernya Ditempatkan di Mana Pun di Kabinet Prabowo

Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya soal pembentukan kabinet kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Yakin AHY masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Ketua DPD Sultan Najamudin Akui Sempat Dihubungi Jokowi: Beliau Titip Pesan agar Guyub

5 jam lalu

Ketua DPD Sultan Najamudin Akui Sempat Dihubungi Jokowi: Beliau Titip Pesan agar Guyub

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh Presiden Joko Widodo usai dilantik

Baca Selengkapnya

Pesan Prabowo ke Pimpinan DPD yang Baru Dilantik: Kita Harus Bersama

5 jam lalu

Pesan Prabowo ke Pimpinan DPD yang Baru Dilantik: Kita Harus Bersama

Prabowo berharap persatuan bisa menjadi modal untuk percepatan menuju cita-cita bangsa.

Baca Selengkapnya

Soal Lokasi Pertemuan Prabowo - Megawati, Said PDIP: Tempat Terbaik, yang Sakral

6 jam lalu

Soal Lokasi Pertemuan Prabowo - Megawati, Said PDIP: Tempat Terbaik, yang Sakral

Politikus PDIP Said Abdullah mengungkap rencana lokasi pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. Ia ungkap tempat yang sakral.

Baca Selengkapnya

Putusan PTUN Soal Gugatan PDIP Terhadap Penetapan Gibran sebagai Cawapres Dibacakan 10 Oktober 2024

6 jam lalu

Putusan PTUN Soal Gugatan PDIP Terhadap Penetapan Gibran sebagai Cawapres Dibacakan 10 Oktober 2024

PTUN akan membacakan putusan soal gugatan PDIP terhadap penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada 10 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

15 Tahun Dukung Prabowo, Eko Patrio: PAN Ingin Jatah Menteri Sebanyak-Banyaknya

6 jam lalu

15 Tahun Dukung Prabowo, Eko Patrio: PAN Ingin Jatah Menteri Sebanyak-Banyaknya

Sekjen PAN Eko Patrio mengatakan, partainya menginginkan kursi menteri sebanyak-banyaknya, karena PAN sudah 15 tahun mendukung Prabowo maju di Pilpres.

Baca Selengkapnya

Said Abdullah: DPR Siapkan Jumlah Komisi Jadi 13

7 jam lalu

Said Abdullah: DPR Siapkan Jumlah Komisi Jadi 13

Said Abdullah mengonfirmasi bahwa DPR akan membentuk 13 komisi. Sudah mendapatkan restu dari fraksi-fraksi.

Baca Selengkapnya

Istana: Tak Masalah Jokowi atau Prabowo yang Serahkan Nama Capim KPK ke DPR

7 jam lalu

Istana: Tak Masalah Jokowi atau Prabowo yang Serahkan Nama Capim KPK ke DPR

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan, proses penyerahan nama Capim KPK dan Calon Dewas ke DPR sifatnya hanya administratif.

Baca Selengkapnya