TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat paripurna terakhir periode 2019-2024 pada hari ini, Senin, 30 September 2024. Selasa besok,1 Oktober 2024, anggota DPR periode 2024-2029 bakal dilantik.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, lewat paripurna terakhir ini DPR akan menyelesaikan hal-hal yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh anggota atau pimpinan baru DPR di periode selanjutnya.

"Dan menyelesaikan hal-hal yang baru bisa diselesaikan pada tanggal 30 September yang akan datang. Seperti laporan-laporan dari pansus-pansus yang kemarin baru menyelesaikan rapat-rapatnya," kata Puan, Jumat, 27 September 2024.

Merujuk pada undangan rapat, setidaknya ada 15 agenda yang akan berlangsung dalam rapat paripurna terakhir ini. Berikut serba-serbi menjelang pelantikan anggota DPR RI.

Polda Metro Jaya siapkan 5.614 personel

Polda Metro Jaya menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat yang digelar Selasa besok, 1 Oktober 2024.

"Kekuatan yang dilibatkan dalam pengamanan sebanyak 5.614 personel,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi melalui keterangan tertulis, Senin, 30 September 2024.

Ade Ary menjelaskan, personel yang diturunkan terdiri dari 4.006 personel Satgas Polda Metro Jaya, 585 personel Satgas Polres, dan 1.023 personel gabungan dari BKO TNI, Mabes Polri, dan Pemda DKI Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan, fokus pengamanan adalah memastikan acara pelantikan berjalan lancar.

“Kami pastikan jalur dari Semanggi hingga pintu utama DPR steril,” tuturnya.

Menurut Susatyo, personel yang bertugas tidak akan membawa senjata api dan akan menghormati massa aksi yang menyampaikan pendapat. Pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan situasi,” ucapnya.

Harapan Ketua DPR

Terkait pelantikan anggota DPR terpilih periode 2024-2029, Puan mengatakan, persiapannya hampir rampung.

Puan mengatakan, lembaga legislatif periode mendatang harus terus berbenah dan bekerja secara gotong royong. Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas secara kolektif kolegial, tentu harus ada komitmen bersama di antara semua partai atau fraksi di DPR.

“Kalau pun kemudian secara fungsi legislasinya masih ada kekurangan, fungsi itu dilakukan bersama-sama. Bukan hanya DPR, tapi juga melalui pemerintah," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

<!--more-->

Puan kandidat tunggal ketua DPR dari PDIP

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Puan menjadi kandidat tunggal Ketua DPR periode 2024-2029 yang akan diusulkan partainya. Hal ini mengingat tidak adanya perubahan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur mekanisme penunjukan pimpinan DPR.

Berdasarkan UU tersebut, kursi pimpinan DPR akan diberikan kepada lima fraksi partai politik yang memperoleh suara terbanyak di Pileg.

"Insyaallah kalau dari PDI Perjuangan, final calonnya tunggal ibu Puan Maharani," kata Said di kompleks parlemen pada Senin, 30 September 2024.

Keputusan tersebut, kata Said, sudah diputuskan di dalam internal PDIP. "Sudah selesai, final."

Sementara untuk di MPR, Said menyebutkan bahwa partai banteng moncong putih masih membahasnya. Sejauh ini, belum ada keputusan pasti terkait nama yang akan diusung.

"Pimpinan MPR dari PDIP perjuangan masih digodok," kata Said.

Pada Pileg 2024, suara terbanyak dimenangi oleh PDIP dengan 25.387.279 suara atau 16,72 persen dari total suara. Artinya, caleg dari PDIP lah yang akan menjadi salah satu pimpinan DPR.

Kemudian, disusul oleh Partai Golkar dengan perolehan 23.208.654 suara. Pada urutan ketiga ada Partai Gerindra dengan total 20.071.708 suara.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di urutan keempat, mendapat 16.115.655 suara. Terakhir, Partai NasDem yang memperoleh 14.660.516 suara.

ANNISA FEBIOLA | INTAN SETIAWANTY

Pilihan editor: Dasco Sebut RUU Perampasan Aset hingga PPRT Dibahas oleh DPR Berikutnya