TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menerapkan pemerintahan ala Orde Baru. Prabowo disebutnya akan menjalankan manajemen birokrasi yang lebih fungsional seperti zaman kepemimpinan Presiden Soeharto tersebut.

“Kalau Pak Prabowo itu menurut saya mungkin nanti mirip manajemen birokrasi seperti Orde Baru, jadi fungsional. Kalau fungsional itu bisa tertib sebenarnya,” kata Menteri Perdagangan atau Mendag ini ketika ditemui Tempo di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Era Orde Baru merupakan masa pemerintahan periode 1966-1998 di bawah Presiden Soeharto. Zaman ini dikenal dengan rezim yang bersifat militeristik. Stabilitas politik dan keamanan menjadi ciri khasnya. Di sisi lain, Soeharto dianggap terlalu otoriter dalam menjalankan kekuasaannya karena kepemimpinannya terpusat pada kepala negara.

Lantas, seperti apa manajemen birokrasi era Orde Baru seperti yang disebit Zulhas?

Dikutip dari artikel ilmiah di jurnal Dimensi berjudul Kepemimpinan dan Masa Depan Reformasi Birokrasi di Indonesia yang ditulis Novy Setia Yunas, karakteristik utama birokrasi masa Orde Baru adalah kuatnya penetrasi birokrasi pemerintah sebagai representasi kehadiran negara ke dalam kehidupan masyarakat.

Birokrasi sipil dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya mendapat dukungan dari jajaran birokrasi militer, baik pada tingkat pusat melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Keterlibatan atau Kopkamtib sampai pada tingkat desa melalui Komando Rayon Militer atau Koramil dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa.

Menurut Novy, birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Korporatisme negara merupakan sistem perwakilan kepentingan yang biasanya banyak diterapkan oleh rezim pemerintahan otoritarian.

Dalam sistem ini, unit konstituennya berjumlah terbatas, tunggal, anggotanya tak saling bersaing, diatur secara hierarki, anggota direkrut berdasarkan fungsi atau profesi, monopoli dalam mewakili kepentingan dalam bidang tertentu, mendapat pengakuan, izin dari pemerintah, pemilihan pimpinannya dan artikulasi kepentingannya dikendalikan pemerintah.

Strategi politik birokrasi ini membawa implikasi pada hilangnya kemajemukan atau pluralitas sosial, politik, maupun budaya dalam masyarakat. Kehidupan sosial dan politik diorganisasikan dalam wadah kepentingan yang sifatnya serba tunggal untuk memudahkan mobilisasi oleh birokrasi pemerintah, seperti dengan pembentukan Korpri, HKTI, PKK, Karang Taruna, KNPI, KUD dan Kadin.

Pemerintahan Orde Baru juga menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunan nasional. Reformasi birokrasi yang dilakukan pada saat itu diarahkan pada memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi, untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan di pusat, serta memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Chatib Basri Sebut Faisal Basri Tak Hanya Berani Mengkritik: Pemikirannya Cemerlang, Pandangannya Segar