Jokowi Serahkan Prabowo soal Keputusan jadi Wantimpres

Selasa, 24 September 2024 14:41 WIB

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres kepada pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi tidak mau banyak bicara mengenai isu ini.

“Urusan itu urusan, pemerintahan baru. Saya nggak mau komentar,” kata Jokowi kepada awak medai usai peresmian injeksi Bauksit Perdana SGAR PT Borneo Alumina Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat, pada Selasa, 24 September 2024, dikutip dari audio yang diterima Tempo.

Ketika ditanya apakah pertemuannya dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akhir pekan lalu membahas isu Wantimpres, Presiden Jokowi membantah. “Ndak ndak ndak,” ujarnya.

SBY dan Jokowi bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu 21 September 2024. Dalam pertemuan itu, SBY mengaku melapor soal tugasnya sebagai Penasihat Khusus Aliansi Dunia untuk Membasmi Malaria bagi wilayah Asia Pasifik. Sementara Jokowi mengatakan dia dan SBY juga menekankan komitmen untuk mendukung Pemerintahan Prabowo.

DPR telah mengesahkan RUU tentang Wantimpres dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 September 2024. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan kedudukan Wantimpres. Lembaga ini kini dianggap sejajar dengan lembaga negara, serta status setiap anggotanya sebagai pejabat negara.

Advertising
Advertising

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai Presiden Jokowi layak untuk menjadi anggota Wantimpres setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Ketua Umum Projo itu menilai Jokowi tak hanya dibutuhkan untuk memberikan nasihat, tetapi juga dapat mempersatukan bangsa dan negara serta elite politik jika bergabung ke dalam Wantimpres.

“Kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63," kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Sementara Jokowi sebelumnya juga sempat menanggapi wacana menjadi Wantimpres. Eks Gubernur Jakarta ini mengatakan bawah rencananya ia ingin menjadi rakyat biasa pulang ke kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah, setelah purna tugas pada 20 Oktober 2024.

“Saya mau pulang ke Solo he-he-he,” ucap Jokowi memberikan keterangan di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September.

Pilihan Editor: Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

Berita terkait

Puan Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Secepatnya di Waktu yang Tepat

38 menit lalu

Puan Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Secepatnya di Waktu yang Tepat

Puan Maharani mengatakan, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo akan dilakukan secepatnya, di waktu yang tepat.

Baca Selengkapnya

Jelang Pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran, Analis Beberkan Kunci agar Pasar Tidak Bergejolak

38 menit lalu

Jelang Pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran, Analis Beberkan Kunci agar Pasar Tidak Bergejolak

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina menilai pemilihan nama yang mengisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan berpengaruh pada kondisi pasar modal.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mendarat Pertama Kali di Bandara IKN: Mulus Banget Sih Turunnya

1 jam lalu

Jokowi Mendarat Pertama Kali di Bandara IKN: Mulus Banget Sih Turunnya

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan bandara ini berjalan baik.

Baca Selengkapnya

Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak

1 jam lalu

Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak

Proyek lahan tebu di Merauke oleh pemerintahan Presiden Jokowi ikut merusak hutan di Papua.

Baca Selengkapnya

PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

2 jam lalu

PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

Proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Jokowi merampas 571 ribu hektare tanah rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) desak evaluasi.

Baca Selengkapnya

Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

3 jam lalu

Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

Mereka meminta kebijakan ekspor pasir laut ditunda atau dibatalkan karena bakal berdampak terhadap lingkungan dan sosial.

Baca Selengkapnya

Absen dari Panggilan Pansus Haji, Menag Yaqut Ada di Mana?

3 jam lalu

Absen dari Panggilan Pansus Haji, Menag Yaqut Ada di Mana?

Jubir Kemenag membantah tuduhan bahwa Menag Yaqut Cholil Qoumas mangkir dari panggilan Pansus Haji.

Baca Selengkapnya

Gerindra Minta Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Ditunda, Apa Alasannya?

3 jam lalu

Gerindra Minta Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Ditunda, Apa Alasannya?

Desakan Partai Gerindra untuk menunda ekspor pasir laut ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bobby Singgung Jalan Sumut Tak Rata dan Edy Rahmayadi Sebut Mulyono, Ini Beda Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

3 jam lalu

Bobby Singgung Jalan Sumut Tak Rata dan Edy Rahmayadi Sebut Mulyono, Ini Beda Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Calon Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi saling sindir soal jalan tidak mulus, ini bedanya jalan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Ingin Alihkan Jalur Masuk Impor di Ujung Pemerintahan Jokowi

4 jam lalu

Zulhas Tak Ingin Alihkan Jalur Masuk Impor di Ujung Pemerintahan Jokowi

Zulhas mengaku tak ingin mengejar realisasi pengalihan jalur masuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur di ujung pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya