Pemerintah Berencana Bikin Angkatan Siber TNI, Wakil Ketua DPR: Apa Artinya jika Tak Punya Alutsista

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Imam Hamdi

Selasa, 24 September 2024 08:35 WIB

Ilustrasi angkatan siber TNI. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan angkatan siber TNI tidak berarti besar, jika negara tidak punya alat utama sistem senjata atau alutsista yang memadai. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai respons atas rencana pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Tetapi apa artinya anggota siber yang banyak itu, kalau dia tidak punya alutsista. Siber kan perlu alat-alat," katanya saat ditemui di Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 23 September 2024.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, hal pertama yang paling penting adalah adanya anggaran dari pemerintah terlebih dahulu. Jika tak ada anggaran, kata dia, maka angkatan siber hanya akan berisikan sumber daya manusia saja tanpa didukung peralatan penunjang.

"Dia (alutsista) bukan handphone biasa. Jadi, kalau pemerintah akan membuat angkatan siber, mari berhitung. Mencari orang saja sudah susah, karena yang dicari spesialis," tuturnya.

Jika pemerintah tidak menganggarkan anggaran yang cukup dan konsisten kepada alat-alat teknologi ini, kata Lodewijk, maka siber Indonesia akan selalu ketinggalan. Indonesia akan selalu berada di belakang negara-negara lain.

Advertising
Advertising

"Ujung-ujungnya data kita bocor. Kalau anggaran kita katakan nanti seperti target pak Prabowo pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya yakin kita bisa bermain seperti itu. Kalau bermain dengan ini, kita harus punya satelit sendiri."

Dia menekankan bahwa dalam membangun teknologi siber, butuh biaya yang mahal. Sebab, rencana tersebut sama seperti membuat pasukan khusus. "Pasukan khusus itu kecil, sama dengan siber. Mendingan alatnya canggih, orangnya sedikit. Daripada orangnya banyak, alatnya tidak canggih. Mau pilih mana," ujar Lodewijk.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk membentuk angkatan siber sebagai matra keempat TNI.

Hadi menyebut, presiden terpilih Prabowo Subianto juga menaruh perhatian terhadap pembentukan angkatan siber pada pemerintahan mendatang.

“Pak Presiden (Jokowi) sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk presiden terpilih (Prabowo) kan concern dengan matra keempat,” katanya usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 23 September 2024.

Hadi menuturkan, angkatan siber tersebut ibarat pasukan untuk menghadapi perang pikiran. “Angkatan keempat ini, matra siber ini adalah perang pikiran. Jadi, bagaimana kita bisa memengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan."

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

PIlihan editor: Pramono Anung Tawarkan Program Pasang CCTV di setiap RT/RW untuk Tangkal Kriminalitas di Jakarta

Berita terkait

Para Bohir Food Estate Merauke

23 menit lalu

Para Bohir Food Estate Merauke

Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto menggeber proyek food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Sebut Pembentukan Angkatan Siber TNI Sudah Direstui Jokowi dan Prabowo

1 jam lalu

Menkopolhukam Sebut Pembentukan Angkatan Siber TNI Sudah Direstui Jokowi dan Prabowo

Menkopolhukam memastikan kelanjutan angkatan siber TNI.

Baca Selengkapnya

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

2 jam lalu

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

PDNS 2 Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru disebut pulih pada Agustus lalu.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Pastikan Tak Ada Bayaran dalam Pembebasan Pilot Susi Air, Apa Kata TPNPB-OPM

4 jam lalu

Menko Polhukam Pastikan Tak Ada Bayaran dalam Pembebasan Pilot Susi Air, Apa Kata TPNPB-OPM

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan pembebasan pilot Susi Air tanpa bayaran. Apa kata pihak TPNPB-OPM?

Baca Selengkapnya

Profil Tim Satgas Operasi Damai Cartenz yang Berupaya Soft Approach Bebaskan Pilot Susi Air

4 jam lalu

Profil Tim Satgas Operasi Damai Cartenz yang Berupaya Soft Approach Bebaskan Pilot Susi Air

Satgas Operasi Damai Cartenz melibatkan 1.925 personel terdiri personel Polda Papua yang didukung Mabes Polri, dan 101 personel TNI. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Sebut Penambahan Komisi di DPR Masih Wacana

13 jam lalu

Wakil Ketua DPR Sebut Penambahan Komisi di DPR Masih Wacana

Pada Kamis, 19 September 2024, DPR mengetok revisi Undang-Undang Kementerian, sehingga jumlah kementerian tak lagi dibatasi 34.

Baca Selengkapnya

Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

17 jam lalu

Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

Hadi Tjahjanto mengatakan angkatan siber ibarat pasukan yang disiapkan menghadapi perang pikiran.

Baca Selengkapnya

Klaim TPNPB-OPM dan TNI Soal Dugaan Suap dalam Pembebasan Pilot Susi Air

19 jam lalu

Klaim TPNPB-OPM dan TNI Soal Dugaan Suap dalam Pembebasan Pilot Susi Air

TPNPB-OPM mengaku tak akan percaya lagi kepada Egianus Kogoya karena membebaskan pilot Susi Air tak sesuai dengan proposal.

Baca Selengkapnya

Kisah 19 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens

19 jam lalu

Kisah 19 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens

Kisah penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dimulai 7 Februari 2023, dan dibebaskan 21 September 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih PKB di Tengah Gugatan terhadap Cak Imin, Apa Alasannya?

20 jam lalu

KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih PKB di Tengah Gugatan terhadap Cak Imin, Apa Alasannya?

Dua legislator terpilih PKB menggugat Cak Imin ke pengadilan karena menganggap dia bertindak semena-mena memecat dan mengganti mereka.

Baca Selengkapnya