TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyambut baik wacana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Zulhas, sapaan Zulkifli, menilai Prabowo mendambakan persatuan, termasuk dengan PDIP.

Zulhas mengatakan contoh baik sudah dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan bertemu Prabowo dan Presiden Joko Widodo. Menteri Perdagangan itu mengklaim kepentingan Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 lebih penting.

“Kita senang pemimpin itu akur. Kita enak. Ya apa salahnya Mbak Mega juga bisa dateng ke Pak Prabowo,” kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024. “Kepentingan partai dan kelompok penting, tapi saya harap untuk kepentingan Indonesia.”

PDIP menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan sikap apakah akan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Jokowi, yang sebelumnya dikenal sebagai kader PDIP, disebut pecah kongsi dengan partai banteng imbas Pilpres 2024. Prabowo menggaet Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

Setelah menang dalam pemilihan umum 2024, Zulhas mengaku sempat mengusulkan kepada Prabowo dan Presiden Jokowi untuk mengajak PDIP masuk ke pemerintah. Saran itu disampaikannya kepada Prabowo dalam satu diskusi yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

Ada tiga alasan, kata Zulhas, mengapa Prabowo perlu mengajak PDIP masuk pemerintah mendatang. Pertama karena persatuan lebih baik. Kedua, PDIP juga merupakan mitra politik yang mendukung pemerintah Jokowi. Dan ketiga, partai banteng terlatih menjadi oposisi.

“Saya di pemerintahan SBY – Susilo Bambang Yudhoyono, dihajar terus oleh PDIP,” kata Zulhas, Mantan Menteri Kehutanan. “Buat apa musuhan lama-lama.”

Zulhas menceritakan bahwa dia sudah dua kali bertemu dengan politikus senior PDIP Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk membahas kemungkinan masuk pemerintah Prabowo. Menteri Perdagangan itu mengklaim bahwa Pramono, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kabinet merespons dengan positif. Sementara Hasto belum menentukan sikap, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Walau belum menentukan posisi, komunikasi di antara kubu PDIP dan Prabowo disebut sudah terjalin, lewat putri Megawati, Puan Maharani juga Bendahara Umum Partai Olly Dondokambey. Majalah Tempo mewartakan ini dalam artikel ‘Rumah Ayah dari Sang Mantan’ yang dimuat edisi cetak pada Senin 23 September 2024.

Wacana pertemuan Megawati dan Prabowo akan digelar dalam waktu dekat satu bulan menjelang Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani, menyatakan, tidak menutup kemungkinan partainya bergabung ke pemerintahan Prabowo. Hal itu, kata Puan, baru bisa dilihat usai berlangsungnya pertemuan Megawati dan Prabowo. "Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja," katanya usai membuka Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Calon Anggota DPR dan DPD Terpilih, di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024.

Pilihan Editor: Lobi Zulhas Ajak PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo