![Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kediaman Prabowo dalam sowan politik di Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad 4 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2022/09/04/id_1138279/1138279_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto menimbulkan spekulasi jika partai berlambang banteng moncong putih bakal bergabung ke pemerintahan Prabowo.
Diketahui, PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang hingga saat ini belum menentukan sikap politiknya: Apakah akan bergabung ke pemerintahan Prabowo atau tidak.
Sejumlah kalangan merespons terkait posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, apakah sebaiknya bergabung atau beroposisi?
Pengamat LP3ES
Pengamat yang juga peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Herlambang Wiratraman, mengatakan jika PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo, maka masyarakat akan dibuat semakin tidak percaya terhadap partai politik.
Herlambang menyayangkan, pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sebab, katanya, hal itu berbanding terbalik dengan realita masyarakat yang menginginkan adanya keseimbangan kekuasaan.
“Kalau PDIP bergabung dengan kekuasaan, pertama, akan menebalkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Kedua, kebohongan itu dikonfirmasi sendiri melalui langkah-langkah yang secara terang-terangan ditampilkan di ruang publik,” kata Herlambang ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 22 September 2024.
Kebohongan yang dimaksud Herlambang adalah pernyataan dari PDIP yang sebelumnya menyatakan siap menjadi oposisi. Pernyataan tersebut, lanjut Herlambang, pernah diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat dimulainya Pemilu 2024.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Hasto pada 14 Februari 2024.
Herlambang mengatakan, dalam situasi tidak ada oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang, masyarapat sipil punya andil yang lebih besar ketimbang partai politik.
“Kita bisa menyaksikan tidak banyak yang bisa diharapkan dari partai politik saat ini,” kata dia.
