Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

Senin, 23 September 2024 15:52 WIB

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengakui ada celah keamanan dalam Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya. Dia menyebut temuan ini didasarkan pada audit pemerintah terhadap serangan siber yang terjadi pada 20 Juni lalu itu.

"Kami melakukan audit secara menyeluruh terhadap PDNS 2 di Surabaya. Hasil audit menunjukkan adanya beberapa celah keamanan harus yang segera ditangani," kata Hadi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 23 September 2024.

Hadi juga mengklaim pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya sudah selesai. "Progres perbaikan sistem dan recovery yang kami laksanakan--proses dekripsi terhadap seluruh data--di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024," ujarnya.

Ia pun mengatakan sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi pengguna layanan PDNS masih ingin mempertahankan datanya tersimpan di sana. Oleh sebab itu, dia berencana untuk segera memulihkan PDNS 2.

"Kami sedang melaksanakan rebuild system PDNS 2 Surabaya yang direncanakan selesai pada akhir September 2024," kata Hadi.

Advertising
Advertising

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid membuka pertemuan dengan mengulas hasil rapat DPR dengan pemerintah yang membahas PDNS pada 27 Juni lalu. Meutya menegaskan bahwa keamanan siber bukan sekadar persoalan teknis melainkan isu strategis yang berdampak luas pada keamanan dan kedaulatan negara.

Meutya juga mengungkit Presiden Joko Widodo yang menugaskan agar Hadi ikut berkoordinasi langsung dalam penyelesaian permasalahan keamanan siber. Sebab, kata dia, isu itu bukan cuma tanggung jawab Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Jadi, tidak hanya di Kominfo dan BSSN, tapi ditarik ke atas, di Kemenko Polhukam," kata Meutya.

Meutya menjelaskannya bahwa KomisI ingin mendapat laporan terkini dari pemerintah mengenai tindak lanjut penanganan masalah kebocoran data di PDNS 2. "Kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi I, pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDN ke depan," ujarnya.

Pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware. Serangan siber ransomware yang menyerang PDNS itu dinamakan Brain Chiper Ransomware, sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik nasional terkunci serta tidak dapat diakses.

Menyusul insiden peretasan ini, Dirjen Aptika Kominfo yang menjabat saat itu, Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis, 4 Juli 2024. Per Jumat, 19 Juli 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, resmi melantik Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika yang baru.

Pilihan Editor: Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

Berita terkait

Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

11 menit lalu

Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

Hadi Tjahjanto mengatakan angkatan siber ibarat pasukan yang disiapkan menghadapi perang pikiran.

Baca Selengkapnya

Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

3 jam lalu

Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

Pakar siber CISSReC meragukan pernyataan Ditjen Pajak Kemenkeu yang membantah adanya kebocoran data 6 juta NPWP langsung dari sistem mereka.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

6 jam lalu

Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

Menko Polhukam mengklaim bahwa sebagian data NPWP bukan data asli.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

6 jam lalu

Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

Menko Polhukam mengklaim pemulihan PDNS 2 sudah selesai sejak Agustus lalu.

Baca Selengkapnya

7 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak

10 jam lalu

7 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak

Berikut daftar negara dengan kebocoran data terbanyak menurut laporan perusahaan keamanan siber, Surfshar.

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

11 jam lalu

6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

Tak kurang dari 6 juta data NPWP dijebol Bjorka. Pegiat keamanan siber sebut Bjorka memiliki pemahaman tentang dinamika politik dan sosial Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

1 hari lalu

Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

Bjorka, seorang hacker, diduga bertanggung jawab atas kebocoran data 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, Gibran, Kaesang, dan pejabat lainnya.

Baca Selengkapnya

TNI Jelaskan Alasan Proses Pembebasan Pilot Susi Air Butuh Waktu Lama

1 hari lalu

TNI Jelaskan Alasan Proses Pembebasan Pilot Susi Air Butuh Waktu Lama

TNI mengungkap alasan pembebasan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens membutuhkan waktu yang lama.

Baca Selengkapnya

Pilot Susi Air Bebas, Menkopolhukam Hadi: Tidak Ada yang OPM Minta

1 hari lalu

Pilot Susi Air Bebas, Menkopolhukam Hadi: Tidak Ada yang OPM Minta

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, dalam pembebasan pilot Susi Air, aparat keamanan hanya melakukan pendekatan persuasif.

Baca Selengkapnya

Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah

2 hari lalu

Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah

Kasus kebocoran data pribadi ini bukan pertama kali terjadi. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kasus kebocoran data terus berulang.

Baca Selengkapnya